Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Fenomena 'mengaku miskin' menjelang pelaksanaan PPDB diharapkan tidak akan ada lagi tahun 2019 ini.
Surabaya punya sistem baru sudah pasti akan diterapkan. Sistem ini membuat Surat Keterangan Tidak Mampu alias (SKTM) dari kelurahan tidak akan berlaku di lingkungan pendidikan.
Biasanya SKTM itu bermunculan saat tahun ajaran baru.
Sementara Kota Surabaya melaporkan sudah menetapkan ada 13000 siswa dari kategor Keluarga Miskin alias (Gakin).
(Ada 13000 Siswa dari Keluarga Miskin di Surabaya yang Ikut PPDB, Dapat Seragam dan Sepatu Gratis)
(Ujian Nasional Tak Lagi Acuan PPDB di Surabaya, Para Calon Siswa Baru Kini Adu Cepat)
Saat ini sudah ditetapkan siapa warga di Kota Surabaya ini yang masuk kategori keluarga kurang mampu.
"Sudah kami antisipasi fenomena SKTM ini. Yang berlaku adalah siswa tidak mampu yang ber-SK. Di luar SK ini berarti mengaku miskin," kata Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi, Minggu (31/3/2019).
Meski siswa itu membuat SKTM rangkap dua sekalipun, jika siswa baru yang bersangkutan tidak masuk SK tidak mampu, maka SKTM ini menjadi percuma.
Ada kecenderungan, banyak keluarga meminta SKTM di kelurahan menjelang PPDB.
Saat ini ada total sekitar 13.000 siswa gakin di Kota Surabaya yang bakal melanjutkan ke jenjang SMP.
(Lagi, KPK Periksa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto)
(Dinas Pendidikan Jatim Sebut Sekolah Harus Mulai Rancang Keuangan Untuk SMA/SMK Negeri Gratis)
Agar tidak terjadi angka putus sekolah, Pemkot Surabaya memberikan bantuan personal siswa gakin ini. Mulai seragam hingga tas bahkan sepatu dan kebutuhan personal lain.
Pada tahun sebelumnya, para siswa gakin diberikan pagu khusus.
Namun pada PPDB tahun ini sesuai Permendikbud tidak ada kuota khusus. Para siswa gakin jadi satu dengan jalur Zonasi dengan pagu 90 persen.
Pemberian SK khusus siswa gakin itu diusulkan setelah muncul fenomena dan keluhan banyak sekolah.
Mereka menyebut tiba-tiba siswa yang biasa diantar pakai motor baru dan penampilan keluarga mencolok dikatakan miskin.
"Aneh. Nanti tak ada SKTM berarti," kata Erwin Darmogo, salah satu kepala SMP swasta.