TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno kembali menegaskan bahwa pemilu 2019 menjadi ajang demokrasi paling memprihatinkan.
Bahkan, ia menyebutkan berbagai masalah telah dijumpai sejak masa kampanye, pemungutan suara, hingga masa perhitungan.
"Kita baru saja melewati proses berdemokrasi dengan adanya penyelenggaraan pemilu 2019. Semakin nyata, pemilu yang kita ikuti menorehkan catatan yang memprihatinkan," kata Sandiaga Uno saat memberikan orasi politik di hadapan ribuan pendukungnya, Rabu (15/5/2019).
Pada acara bertajuk syukuran dan buka bersama ini, sejumlah elemen pendukungnya hadir. Di antaranya, Ketua BPP Jatim, Soepriyatno, Ketua Harian BPP Jatim, Anwar Sadad, hingga Anggota BPP Jatim dari Partai Demokrat, Didik Darmadi hingga ribuan pendukung lainnya.
Sandiaga mencontohkan, banyak penyelenggara pemilu yang meninggal dunia.
"Sejarah mencatat, inilah pemilu paling memilukan dan memakan korban. Lebih dari 600 petugas penyelenggara pemilu wafat. Lebih dari 3000 orang dirawat," kata Sandiaga menyebutkan.
• Asyik Tiduran, Polres Malang Kota Tangkap Terduga Pelaku Mutilasi
• BREAKING NEWS, Polisi Tangkap Terduga Pelaku Mutilasi di Kota Malang
• Wow, Mami Selfi di Kediri ini Tawarkan Anak Asuhnya Rp 600.000 Sekali Kencan
"Mari kta doakan, semua yang meninggal mendapatkan status mati sahid sebab gugur di tugas kenegaraan. Termasuk yang sakit, semoga disembuhkan sehingga korban meninggal tidak lagi bertambah," katanya kepada Tribunjatim.com.
Bukan hanya saat pemungutan suara, ia juga menyindir adanya politik uang yang dilakukan tim pemenangan rivalnya, pasangan calon 01. "Pemilu 2019 dengan aroma politik uang yang sangat tajam," kata Sandi.
Ia menyindir anggota tim kampanye 01 yang baru ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan barang bukti sejumlah amplop yang diduga untuk persiapan pemilu. "Salah satu tim kampanye nasional pasangan calon 01 tertangkap oleh KPK dengan barang bukti ratusan ribu amplop berisi uang," kata Sandi menjelaskan tanpa menyebut nama yang ia maksud.
Di Jatim, Sandi juga mengatakan sempat menerima laporan soal masifnya praktek politik uang. Bahkan, beberapa di antaranya juga dengan sepengatahuan aparat keamanan.
"Di Jatim dan Jateng, kami mendengar gelombang tsunami politik uang. Termasuk, masuk ke rumah-rumah warga dan dikawal aparat pemerintah dan aparat keamanan," sebutnya.
Namun, ia mengatakan bahwa hal itu belum disertai bukti kuat. "Memang mencari buktu politik uang bukanlah hal yang mudah. Namun, marilah kita jujur bahwa praktik kotor ini memang benar terjadi di banyak tempat," sebutnya kembali.
Selesai soal money politic, ia lantas menyindir lembaga survei yang menurutnya jauh dari netralitas.
"Di hari pencoblosan, banyak parade hitung cepat lembaga survei yang merangkap konsultan paslon tertentu. Suatu praktik yang sangat nyata mengandung benturan kepentingan. Sebuah conflik of interest," sebutnya.
Pun demikian saat masa perhitungan suara pasca pemungutan suara.
"Kita juga dipertontonkan kesalahan demi kesalahan di dalam sistem perhitungan pemilu. Ribuan kali kesalahan," katanya.
"Di Jatim ada DPT Invalid. Ada izin kampanye yang dipersulit. Pak Prabowo gagal terbang bahkan dipersulit untuk mendarat. Serta, sejumlah kecurangan lainnya. Hal ini menyempurnakan daftar caacat pemilu kali ini," katanya.
"Keadaan di atas berlangsung dalam kontrol instrumen demokrasi yang terus dilumpuhkan. Kami menaruh simpati kepada rekan-rekan media yang mengalami tekanan dan tidak memberitakan berbagai kecurangan," katanya pada acara yang juga dihadiri awak media ini. (bob/TribunJatim.com).