Baca tanpa iklan
Mengenal Habil Marati yang diduga sosok donatur pembunuhan 5 jenderal, dulu pernah mengurus PSSI.
TRIBUNJATIM.COM - Tersangka kasus dugaan rencana pembunuhan terhadap lima jenderal terus berkembang.
Bahkan polisi disebut telah menetapkan seorang pria yang diduga sebagai penyandang dana dugaan rencana pembunuhan jenderal tersebut.
Tersangka tersebut adalah Habil Marati (HM), yang ditangkap pada 29 Mei 2019, di rumahnya pada kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
• 5 Fakta Habil Marati, Donatur Eksekutor Pembunuhan 4 Tokoh Nasional, Lihat Respons Arsul Sani
"Tersangka ke delapan yang kami amankan adalah saudara HM," ungkap Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Ade Ary Syam Indradi, saat konferensi pers di Media Center Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019).
Pertanyaannya, siapa Habil Marati?
Seperti apa rekam jejak Habil Marati?
Apa latar belakang Habil Marati?
• Fakta-fakta Tajudin, Calon Eksekutor Rencana Pembunuhan 4 Pejabat Penting, Keahlian Sampai Tarifnya
Polisi membeberkan peran HM yang merupakan pemberi dana kepada tersangka KZ atau Kivlan Zen.
"Jadi uang yang diterima tersangka KZ berasal dari HM. Maksud tujuan untuk pembelian senjata api, juga memberikan uang Rp60 juta langsung kepada HK untuk biaya operasional dan juga pembelian senjata api," lanjut Ade.
Adapun polisi merincikan uang Rp60 juta tersebut yakni Rp10 juta untuk operasional, dan Rp50 juta untuk melaksanakan unjuk rasa.
"HM juga memberikan dana operasional sebesar 15 ribu SGD (Rp150 juta) kepada KZ. Kemudian KZ mencari eksekutor yaitu HK dan Udin, dan diberikan target 4 tokoh nasional," imbuh Ade.
Polisi juga menyita beberapa barang bukti dari tersangka HM, di antaranya ponsel genggam untuk melakukan komunikasi dan print out transaksi bank.
• Kejanggalan Perusuh Aksi 22 Mei, Berasal dari Daerah namun Tahu Lokasi Melarikan Diri di Jakarta
Sebelumnya, polisi telah menjerat Kivlan Zen terkait kasus dugaan kepemilikan senjata api.
Kasus itu berkaitan dengan penetapan enam tersangka yang menunggangi aksi unjuk rasa menolak hasil Pilpres 2019, di Jakarta, pada 21-22 Mei 2019.