Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Efiesiensi penggunaan anggaran negara kini sedang diperketat oleh Pemprov Jatim.
Terbaru, kini para pejabat daerah termasuk kepala daerah tidak boleh lagi menggunakan anggaran negara APBD untuk berangkat haji.
Aturan itu kini mulai ditegaskan untuk diterapkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Regulasi ini tengah disosialisasikan ke kabupaten kota di Jawa Timur.
• Berkerudung Merah di Konferda PDIP Jatim, Khofifah Ingatkan Soal Kedekatan Bung Karno dan Kiai NU
Hal itu ditegaskan Khofifah, Kamis (25/7/2049). Ia mengatakan aturan itu sudah menjadi ketetapan pemerintah pusat yaitu dari Kementerian Dalam Negeri.
"Iya kita dapat surat dari Menteri Dalam Negeri. Gubernur diminta untuk menindaklanjuti, bahwa mulai sekarang tidak ada lagi penggunaan APBD untuk perjalanan dinas untuk haji," tegas Khofifah.
Mantan Menteri Sosial Kabinet Kerja itu menegaskan hal itu menjadi perhatian dirinya untuk diberlakukan juga di Jawa Timur. Agar penggunaan anggaran APBD di masing-masing daerah di Jawa Timur benar-benar tepat guna dan menetes untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.
"Saya rasa kementerian sekarang sedang melakukan evaluasi dan monitoring ke seluruh penggunaan anggaran di semua lini," ucap Khofifah.
• Petani Garam Sampang Gelar Doa Bersama, Berharap Khofifah dan Bupati se-Madura Sukseskan Negosiasi
Sebab bukan hanya soal penggunaan anggaran untuk berangkat haji saja yang disorot dan diminta untuk dihentikan. Penggunaan APBD untuk kunjungan kerja ke luar negeri juga tengah disorot.
Sebagaimana dijelaskan oleh wanita yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU ini, Kemendagri meminta tegas agar pemerintah konsen pada penggunaan anggaran untuk dinas luar negeri.
Dimana pejabat tidak boleh asal kunjungan kerja ke luar negeri tanpa ada hasil output yang jelas dan yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat di daerahnya. Untuk itu evaluasi kunker luar negeri di Jawa Timur juga bakal diperketat.
"Tapi bahwa saya setuju untuk kita bisa melakukan maksimalisasi penggunaan uang negara. Sehingga kalau misal ada perjalanan luar negeri, tidak ada perjalanan yang tanpa izin dari pusat. Maka segala yang menyangkut perjalanan dinas luar negeri harus dibuat secara jelas," ucapnya.
Mulai dari itinerary tujuan di luar negeri, titin rundown perjalanan luar negerinya, hingga output yang didapat dari kunker luar negeri tersebut apa juga harus jelas dicantumkan. Hal tersebut wajib dan menjadi syarat diberangkatkannya pejabat untuk perjalanan luar negeri.
"Kita di Kementeri Sosial dulu juga begitu. Sebelum berangkat pasti diminta mencantumkan tujuannya kemana, output kunjungannya apa dan bagaimana. Saya rasa itu seharusnya dilakukan kembali," tandas Khofifah.
(fz/fatimatuz zahroh)