Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aminatus Sofya
TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pemerintah Kota Malang menyatakan tidak pernah memunculkan opsi pemulangan terhadap mahasiswa yang menempuh pendidikan di kota tersebut.
"Jangankan warga Papua, warga di seluruh dunia saja boleh mencari ilmu Malang. Tidak pernah ada pelarangan atau pemulangan," tutur Wali Kota Malang, Sutiaji ketika ditemui TribunJatim.com, Senin (19/8/2019).
Ia memohon maaf terkait pernyataan Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko yang sempat melontarkan akan memulangkan mahasiswa Papua. Pernyataan tersebut dikeluarkan ketika aksi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Kota Malang pada Kamis (15/8) lalu diwarnai kerusuhan.
"Saya tidak tahu saat itu pak Wawali menyampaikan pernyataan itu sebagai apa. Tapi yang jelas kami tidak pernah membuat kebijakan terkait pemulangan mahasiswa Papua," ucapnya.
Berdasarkan koordinasi dengan pihak kepolisian, terungkap bahwa penyebab kerusuhan saat AMP melakukan demonstrasi adalah ketidaktahuan masyarakat Malang.
• Kerusuhan Manokwari Hingga Bakar Gedung DPRD, Kapolri : Disebabkan Dua Insiden di Jatim
• Besok Jamaah Haji Asal Pamekasan Akan Tiba di Bandara Juanda, Ini Jadwal Kedatangannya
• Polres Malang Perketat Keamanan, Pasca Peristiwa Pembacokan Anggota Polsek Wonokromo Surabaya
Kala itu, massa aksi AMP memang dihadang oleh sekumpulan orang. Mereka menolak materi orasi yang disampaikan karena dinilai makar.
"Siapapun berhak mengemukakan pendapat. Penilaian makar atau bukan itu bukan urusan masyarakat dan juga bukan ranah kami," katanya.
Sutiaji menjamin semua orang termasuk warga Papua boleh menyampaikan pendapat di ruang publik. Kejadian persekusi yang dialami AMP beberapa waktu lalu, ia jamin tidak akan terulang.
"Saya sudah imbau kepada Bakesbangpol supaya tidak lagi melarang siapapun untuk menyampaikan pendapat. Papua itu bagian dari kita jadi mari kita juga ikut menjaga ketertiban," tutupnya.
Mengutip dari Tribunnews.com, Gubernur Papua, Lukas Enembe menyebut penyebab kerusuhan di Manokwari adalah buntut persekusi massa aksi AMP yang terjadi di Surabaya dan Malang.
Termasuk kata Lukas, statement kepala daerah yang ingin memulangkan mahasiswa Papua.
"Pemprov Papua menyatakan empati dan prihatin terhadap insiden yang terjadi di Kota Surabaya, Semarang dan Malang, yang berakibat adanya penangkapan atau pengosongan asrama mahasiswa Papua," ujar Lukas kepada wartawan, di Jayapura, Minggu (18/8/2019).
Ia menyayangkan tindakan rasis oknum aparat dalam upaya penangkapan mahasiswa tersebut, terlebih terjadi saat Kemerdekaan HUT ke-74 RI.
"Kita sudah 74 tahun merdeka, seharusnya tindakan-tindakan intoleran, rasial, diskriminatif tidak boleh terjadi di negara Pancasila yang kita junjung bersama," terang Lukas.
"Tindakan rasial di Surabaya sangat menyakitkan," tambah dia.