Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Untuk menjalankan visi PDIP yaitu memperhatikan kaum cilik, PDIP Jatim membidik kursi Ketua Komisi E (Kesejahteraan Rakyat) di DPRD Jatim.
Ketua DPD PDIP Jatim, Kusnadi mengatakan dari dulu, PDIP dikenal sebagai partainya wong cilik atau kaum marhaen dan selama ini wong cilik lah yang memberikan kepercayaan kepada PDIP.
"Untuk itu sebaiknya kita fokus di kesejahteraan rakyat," ucap Kusnadi, Sabtu (31/8/2019) saat ditemui usai pelantikan DPRD Jatim periode 2019-2024.
Dalam pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD Jatim, selama ini menurut Kusnadi selalu disepakati dengan musyawarah denga fraksi lain.
Bukan berarti, PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak bisa semaunya.
“Mendapatkan lebih memang iya. Tapi jabatan alat kelengkapan dewan (AKD) itu harus dibagi bersama secara proporsional. Karena sebelum-sebelumnya kita sudah membangun kesepakatan dan kesepahaman bersama,” jelasnya.
Legislator asal Sidoarjo ini juga mengaku tidak ingin ada fraksi yang merasa didzalimi dalam pembentukan AKD tersebut.
"Pembentukan AKD merupakan sebuah awalan pondasi saja, sedangkan kerja sesungguhnya adalah selama lima tahun kedepan," kata Kusnadi kepada Tribunjatim.com.
• Kusnadi Jadi Ketua DPRD Jatim Sementara, Targetkan 21 September Legislator Bisa Kerja Sesuai Tugas
• 50 Anggota Juanda Cyclist Community Rasakan Sensasi Bersepeda dari Gilimanuk ke Denpasar Bali
“Kalau pondasi yang dibangun saja tidak kokoh, maka rumahnya akan goyang terus nanti,” lanjutnya kepada Tribunjatim.com.
Kusnadi pun menegaskan, karena mempertimbangkan proposionalitas tersebut tidak mungkin PDIP mendapatkan dua ketua komisi, walaupun PDIP meraih kursi terbanyak.
"Mungkin saja nanti pada Komisi E ini akan kita ambil ketuanya dari PDIP. Tapi bukan berarti ditempat lain tidak bisa. Untuk komisi lain paling kita hanya mengambil wakil ketua saja, karena kalau ada ketua dari partai yang sama di dua komisi berbeda itu tidak bagus,” pungkasnya.