Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pasca sebanyak 1,2 juta warga miskin Jawa Timur dicoret dari kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pemprov Jawa Timur menerima kabar bahwa jumlah itu akan bertambah secara beruntun menyusul penghapusan data dari master file Kementerian Sosial.
Tak ingin ada warga Jawa Timur yang tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak, maka sebelum ada pencoretan lanjutan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa segera melakukan komunikasi dengan Kementerian Sosial.
Dalam waktu dekat, Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial akan datang ke Jawa Timur guna melakukan pencocokan data.
• Surabaya Bakal Punya Layanan Kesehatan Nuklir di 2020, Warga Bisa Dapatkan Gratis Pakai BPJS
Dengan harapan validasi warga tak mampu yang ada di Kemensos tidak ada yang terlewat sehingga warga tidak mampu yang memang layak mendapatkan PBI bisa tetap mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah melalui PBI.
"Ini lagi saya komunikasikan. Saya sudah menyurat ke Menteri Sosial, saya minta mungkin Kapusdatin-nya datang ke sini untuk mengkoordinasikan, nanti saya harap Bupati Walikota datang. Termasuk Dinas Sosial nya juga karena kan ada 1,2 juta warga miskin yang dicoret dari Master File kemungkinan akan ada lagi secara beruntun se-indonesia maka menjadi penting untuk mencocokkan NIK warga miskin kita," kata Khofifah, Kamis (24/10/2019).
Tidak hanya itu, juga butuh ada pelaporan dan update data warga miskin yang belum memiliki NIK.
Pasalnya data master file yang ada di Kemensos sejatinya dibentuk sebelum pemimpinan Presiden Jokowi periode pertama.
• Bayar Pajak Kendaraan, BPJS dan Tagihan Bisa Lewat BUMDesa, Akses Layanan Warga Pedesaan Makin Mudah
Padahal saat itu banyak juga warga miskin yang belum mendapatkan NIK.
Oleh sebab itu untuk melakukan update data maka harus harus dijawab bottom up dengan memberikan input data warga miskin dari kabupaten kota ke master file yang dimiliki Kemensos.
"Karena kalau menurut saya dari pada data itu didelete dari master file maka itu kita jadikan dasar untuk dihidupkan kembali dengan kita cover menggunakan PBI Daerah (PBID) dari dana pajak cukai rokok. Saya sudah menyurat ke Kemensos dan saya sudah komunikasi dengan Kepala Pusdatin dan beliau minta ketemu, maka ini nanti kita cocokkan data," kata mantan Mensos RI ini.
Pembiayaan PBI dengan memanfaatkan pajak cukai rokok menjadi opsi Khofifah menanggapi jutaan warga yang dikeluarkan dari kepesertaan BPJS PBI.
• Jumlah MBR Surabaya Meningkat, Pemkot Sebut Akibat Kesalahan Sistem BPJS: Data Tak Sinkron
Pasalnya dana cukai rokok hanya bisa digunakan untuk dana perlindungan kesehatan termasuk di dalammnya untuk JKN terutama kepesertaan PBI.
Sebagaimana diketahui sebanyak 1,2 juta warga Jawa Timur peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dikeluarkan oleh dari status penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah.
Sebanyak 607 ribu peserta saat ini sudah dimasukkan kembali dalam keanggotaan PBI.
Namun sisanya saat ini nasibnya masih terkatung.
Terpisah, Deputi Direktur BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur Handaryo sempat menjelaskan jika warga yang dikeluarkan dari PBI ternyata masih berstatus tidak mampu, mereka sebenarnya bisa dimasukkan lagi.
Namun sistemnya yang memasukkan adalah pemda setempat.
"Kalau ternyata dia dikeluarkan dan kondisinya memang tidak mampu silakan menghubungi dinas sosial setempat. Kalau Pemerintah daerah ternyata punya kuota untuk pembayaran Iuran PBID, silakan didaftarkan kembali menjadi peserta PBID," kata Deputi Direktur BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur Handaryo. (Surya/Fatimatuz Zahroh)
• Rencana Kenaikan Tarif BPJS Disebut Dirut RSUD Dr Soetomo Tak Cukup Solutif, Harus Ada Re-Skema