Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tak hadir dalam Rapat Koordinasi Jatim Tahun 2019 yang beragendakan Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Rangka Mensukseskan Lima Prioritas Pembagunan Nasional untuk Mewujudkan Indonesia Maju.
Dalam Rakor yang diselenggarakan di Convention Hall Grand City Surabaya, Jumat (22/11/2019) ini para kepala daerah juga menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diserahkan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
• Rapat Dewan Gubernur BI Rampung, Ini Hasil Keputusannya
• Hujan Interupsi Warnai Rapat Paripurna DPRD Jember, Penyebabnya ini
• Pemkot Surabaya Dapat Dua CSR di Hari Ulang Tahun Risma ke-58
Saat acara berlangsung, pembawa acara membacakan dua kepala daerah yang tidak hadir dalam acara tersebut sehingga DIPA tidak bisa diserahkan.
Mereka adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Bupati Jember, Faida.
Dalam sambutannya, Khofifah berpesan kepada kepala daerah agar memastikan DIPA yang diterima tidak sekadar terkirim tapi sampai ke penerima manfaat, termasuk di dalamnya dana desa.
Khofifah juga menekankan ada lima prioritas program nasional, salah satu yang ditekankan khofifah adalah pemerataan infrastruktur.
"Pertama upaya pembangunan infrastruktur. Para wali kota bupati sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi. Targetnya tahun 2021 seluruh Jatim sudah terlistriki berbasis rumah tangga," ucap Khofifah.
Sampai saat ini, Khofifah menyampaikan masih ada 253 ribu rumah tangga yang belum terlistriki.
Khofifah menyampaikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan menteri ESDM agar target tersebut bisa tercapai.