Demokrat Jatim Buka Penjaringan Pilkada 2020 di 19 Daerah, Rekomendasi Dilihat dari Hasil Survei

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Plt Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Renville Antonio seusai rapat koordinasi di Kantor DPD Demokrat Jatim, Surabaya (20/1/2020).

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Partai Demokrat membuka pendaftaran calon kepala daerah untuk 19 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020.

Hal ini menindaklanjuti turunnya petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan peraturan organisasi Partai Demokrat terkait Pilkada Serentak 2020 pada 15 Januari lalu.

DPD Partai Demokrat Jatim telah menginstruksikan DPC di 19 Kabupaten/Kota di Jatim yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020 di kantor DPD Partai Demokrat Jatim.

Pilkada Surabaya, Golkar Masukkan Dua Nama Non Kader Dalam Usulan Bacawali ke DPP, Siapa Saja?

Dengan adanya instruksi tersebut, Demokrat di masing-masing daerah diminta untuk segera bergerak.

Dibandingkan dengan beberapa partai lain, Demokrat menjadi salah satu partai yang paling akhir membuka penjaringan.

Sekali pun demikian, Demokrat merasa waktu untuk seleksi di masing-masing daerah lebih dari cukup.

Sebab, pendaftaran pasangan calon di KPU baru dibuka pada 18 sampai 20 Juni 2020.

"Sehingga, memang masih lama," ujar Plt Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Renville Antonio seusai rapat koordinasi di Kantor DPD Demokrat Jatim, Senin (20/1/2020).

Menurut Renville Antonio, ada beberapa tugas pokok masing-masing DPC dalam persiapan pelaksaan Pilkada Serentak 2020.

Machfud Arifin Pakai Bekas Posko Jokowi-Ma’ruf Amin untuk Rumah Pemenangannya di Pilkada Surabaya

Pertama, segera membentuk tim Penjaringan.

"Tim ini menjadi sentral sekaligus mesin utama dalam Pilkada," jelas mantan anggota DPRD Jatim.

Nantinya, tim penjaringan yang terbentuk memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membuka pendaftaran.

Kemudian, melakukan seleksi administratif hingga seleksi kompetensi.

"Tentu, semuanya didasari dengan asas keterbukaan, independen dan akuntabel," urainya.

Tugas kedua, masing-masing DPC harus memaparkan hasil penjaringan dan survei masing-masing kandidat kepada DPD Jatim.

PKS Gelar Rakorda di 38 Kabupaten/Kota di Jatim, Prioritaskan Pembahasan Pemenangan Pilkada 2020

Sebab, DPP Partai Demokrat dalam memberikan rekomendasi Pilkada Survei tetap berpegangan pada hasil survei.

"Tim penjaringan bersama DPC harus bisa meyakinkan kami. Selain survei, juga strategi pemenangan pilkada bagi calon yang bersangkutan," terangnya.

"Selain itu, DPC bersama tim penjaringan harus bisa menjelaskan poin kerjasama koalisi partai serta manfaat untuk masyarakat maupun untuk Partai Demokrat," lanjutnya.

Setelah proses tersebut dilakukan, DPD Partai Demokrat Jatim akan mengajukan surat rekomendasi kepada DPP.

Nantinya, ada dua model rekomendasi yang akan dikeluarkan DPP.

Pertama, berupa surat tugas dan yang kedua berupa surat keptusan pasangan calon.

Gerindra Galang Koalisi Besar Pilkada Surabaya 2020, 6 Partai Siap Usung Machfud Arifin, Tanpa PDIP

Surat tugas akan diberikan kepada kader partai yang mencalonkan untuk mencari pasangan calon dan mencari koalisi parpol.

"Model ini bukan otomatis dia akan mendapatkan rekomendasi DPP. Kalau kader yang mendapat surat tugas itu tidak menjalankan sesuai dengan petunjuk penugasan maka rekomendasi partai batal," katanya.

Sedangkan untuk surat keputusan akan berisi pasangan calon yang diusung Denokrat.

"Di dalam SK, sudah ada nama calo kepala daerah dan nama calon wakil kepala daerahnya," imbuhnya.

Ia mengakui di sejumlah daerah, seperti di Sumenep, Lamongan, Tuban, Pacitan dan Situbondo ada inisiatif dari kader internal yang ingin maju sendiri.

Sehingga mereka berpotensi akan mendapatkan surat tugas dari DPP Partai Demokrat untuk membuktikan keseriusannya sebelum mendapatkan rekomendasi.

Pilkada Serentak 2020, Nasdem Jatim Usung Ipong Muchlisoni di Ponorogo, Wilayah Surabaya Ada 3 Nama

Khusus Kota Surabaya, Renville mengaku hampir semua parpol pasti akan berhati-hati.

Sebab, Surabaya merupakan barometer Jatim, sehingga rekomendasi yang akan diberikan partai pastilah sudah diperhitungkan dengan matang.

"Kalau di Partai Demokrat, SK rekomendasi pasti pasangan atau dua nama dan persyaratan partai koalisi juga sudah tuntas. Paling lambat, DPD akan mengirimkan semua nama kepada DPP ada April mendatang. Sehingga pada Mei nanti, DPP akan menurunkan rekomendasi," pungkasnya. (Bobby Koloway)

Berita Terkini