Baca tanpa iklan
c. Sosialisasi dan Edukasi pekerja mengenai Covid-19
1) Edukasi dilakukan secara intensif kepada seluruh pekerja dan keluarga agar memberikan pemahaman yang benar terkait masalah pandemi Covid-19, sehingga pekerja mendapatkan pengetahuan untuk secara mandiri melakukan tindakan preventif dan promotif guna mencegah penularan penyakit, serta mengurangi kecemasan berlebihan akibat informasi tidak benar.
2) Materi edukasi yang dapat diberikan:
a) Penyebab COVID-19 dan cara pencegahannya
b) Mengenali gejala awal penyakit dan tindakan yang harus dilakukan saat gejala timbul.
c) Praktek PHBS seperti praktek mencuci tangan yang benar, etika batuk
d) Alur pelaporan dan pemeriksaan bila didapatkan kecurigaan
e) Metode edukasi yang dapat dilakukan: pemasangan banner, pamphlet, majalah dinding, dll di area strategis yang mudah dilihat setiap pekerja seperti di pintu masuk, area makan/kantin, area istirahat, tangga serta media audio & video yang disiarkan secara berulang. SMS/whats up blast ke semua pekerja secara berkala untuk mengingatkan.
f) Materi edukasi dapat diakses pada www.covid19.go.id.
Untuk informasi lebih lanjut tentang panduan new normal dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id (D2).
• BERITA TERPOPULER JATIM: Pemuda Trenggalek Dibakar 5 Orang hingga Positif Covid-19 Jatim Tembus 3939
3. Dapat Kritikan dari Sejumlah Pihak
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik kebijakan pemerintah tersebut.
Ia menyayangkan sikap pemerintah yang mengambil kebijakan new normal padahal jumlah kasus positif virus Corona di Indonesia masih terus meningkat.
Menurutnya, Presiden Jokowi terkesan mengambil keputusan tak tidak tegas dan inkonsisten.
"Kebijakan mencla mencle n penanganan Covid-19 penuh inkonsistensi, bisa menjadi “new disaster” (bencana baru) bukan “new normal," ungkapnya melalui akun Twitter @fadlizon.
Fadli juga menilai kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia bisa hilang karena kebijakan penanganan COVID-19 tidak jelas.
Menurutnya, hal itu dapat berdampak pada pelarangan WNI yang akan berpergian ke luar negeri.
"Tak hanya soal kasus penyebarannya, tapi kepercayaan dunia terhadap kita makin pudar."
"Bisa jadi kita tak bisa masuk ke banyak negara. Mudah-mudahan prediksi saya salah," imbuhnya.
Tak hanya itu, ia juga memberi julukan duta mall Indonesia kepada Jokowi karena kunjungannya ke Summarecon Mal Bekasi kemarin.
Menurutnya, kunjungan tersebut tidak memberikan sumbangsih apa pun terhadap penanganan krisis kesehatan di Indonesia.
Bukan hanya Fadli, dr Tirta juga merasa new normal masih terlalu dini untuk dilakukan.
Hal itu diungkapkan dr Tirta melalui acara Fakta tvOne yang tayang pada Selasa (26/5/2020).
Dilansir dari TribunWow (grup TribunJatim.com), dokter Tirta menilai, untuk menghindari penyebaran virus Corona makin luas adalah pembatasan mobilisasi masyarakat.
"Kalau saya bilang sih masih jauh, ya masih jauh kalau saya bilang," kritiknya.
Pasalnya, puncak Covid-19 di Indonesia juga belum diketahui kapan.
Dokter yang juga pengusaha ini khawatir bahwa jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah di mana negara lain sudah mulai menurun.
"Ini aja puncak sekarang kita Juni katanya 'The new normal', ini aja puncaknya saja enggak tahu loh kapan ini."
"Meroket ini, ketika negara lain turun kita satu-satunya meroket bos," ungkapnya.
Kritikan juga muncul dari Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyatakan, skenario new normal yang ingin diterapkan pemerintah, khususnya yang terkait dengan bisnis maupun layanan publik, masih terlalu dini.
Hal itu lantaran pemerintah dinilai belum mampu untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, yang mana kurva positif virus ini pun belum melandai, bahkan masih menunjukkan tren kenaikan.
Padahal, WHO menganjurkan prasyarat bahwa new normal hanya boleh dilakukan ketika suatu negara sudah berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19.
• VIRAL Dokter Kuak Penanganan Covid-19 di Surabaya Bobrok, Endingnya Klarifikasi, Terancam Sanksi?
Dengan angka positif covid-19 yang masih menanjak, pemerintah dinilai terlalu gegabah dan seakan sedang berjudi (gambling) jika ingin memaksakan penerapan new normal dalam waktu dekat ini.
"Menurut saya terlalu dini, terlalu gegabah. Ini gambling. Dengan kondisi sekarang maka belum bisa dikatakan pemerintah sudah berhasil mengendalikan wabah.
Dengan indikator itu, maka sebenarnya belum memenuhi syarat memberlakukan new normal," ungkap Tulus, dikutip dari Kontan.co.id, Selasa (26/5).
Selain itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat, Jansen Sitindaon menilai, seharusnya yang jadi acuan new normal adalah data kasus Corona.
Sedangkan di Indonesia kurva kasus Corona masih naik.
"Jika melihat data: kurva Corona Indonesia sama sekali belum turun dan melandai. Padahal inilah dasar paling diterima akal #NewNormal layak dilakukan. Malah 'relaksasi' kemarin membuat angkanya naik cetak rekor. Padahal sdh pakai protokol. Apalagi ada gelombang kedua penularan," tulis Jansen di akun Twitternya, @jansen_jsp yang dikutip pada Selasa (26/5/2020).
"Menurut saya data dr tim medis, dokter, ahli epidemiologi yg harus dijadikan dasar #NewNormal ini dilakukan. Jika jumlah kasus positif saja belum turun ya jangan dulu. Termasuk daerah dikatakan zona hijau atau merah dibuktikan dgn tes massif. Agar cerminkan keadaan sebenarnya," jelas Jansen.
"Pelonggaran, Relaksasi, #NewNormal silahkan dilakukan setelah para epidemiolog & dokter-dokter kita didengar. Krn ini ranah mereka. Bukan para politisi. Seperti Fauci di AS para epidemiolog kita juga ayo bersuara. Sehingga tdk terjadi kebijakan 'coba²' krn nyawa manusia taruhannya," tambah Jansen.
Terakhir, ada anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani yang mengkritik pernyataan pemerintah yang meminta masyarakat bersiap menghadapi era normal baru (new normal).
"Kebijakan ‘new normal’ sebagaimana yang disampaikan WHO jangan ditangkap secara separuh-separuh oleh Pemerintah, WHO juga memberikan penekanan bahwa new normal itu hanya berlaku bagi negara yang sudah berhasil melawan Covid-19, seperti China, Vietnam, Jerman dan negara lainnya," kata Netty dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5/2020), dikutip dari Kompas.com.
Netty mengatakan, untuk menerapkan normal baru, pemerintah harus memastikan dapat mengendalikan penyebaran virus Corona dengan kurva perkembangan Covid-19 menurun.
Selain itu, pemerintah harus mampu melakukan tes secara masif guna pemeriksaan Covid-19.
"Berbagai tempat publik seperti sekolah dan perkantoran harus bisa menerapkan protokol pencegahan Covid-19," ujar dia
Artikel ini telah tayang di Tribunnewsmaker.com dengan judul Deretan Fakta Terkait New Normal di Indonesia: Definisi, Penerapan, hingga Kritikan Sejumlah Tokoh