Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Pemkot Surabaya bakal melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak untuk melakukan pembahasan Pilkada Surabaya 2020.
Hal itu sebagai tindaklanjut dari rapat teleconference antara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama Mendagri Tito Karnavian, Menkopolhukam Mahfud MD, Jumat (5/6/2020).
Rapat koordinasi secara virtual itu juga diikuti oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), KPU RI, serta Bawaslu RI. Surabaya memang termasuk daerah yang bakal menggelar Pilkada Serentak 2020.
• BREAKING NEWS - Siswi SMK di Gresik Gantung Diri Pakai Sarung Ayah, Ditemukan Sudah 1 Jam Tewas
• Terjawab Siapa yang Hilangkan Video Kekeyi, Anji Bongkar Ciri-cirinya, Ini Bukan Masalah Sederhana
Pelaksana Tugas (Plt) Bakesbangpol Irvan Widyanto mengatakan, berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut disampaikan, Pilkada pada 9 Desember 2020 telah bersifat final, tahapan Pilkada bakal dilanjutkan 15 Juni mendatang.
“Kami masih menunggu juknis resminya, kami akan berkoordinasi intensif dengan semua stakeholder,” kata Irvan.
Hal itu menjadi penting karena memang masih dalam masa pandemi Covid-19. Sebab, menurut Irvan, tentunya juga bakal ada banyak penyesuaian dengan protokol kesehatan yang harus dilakukan.
• Respon Gelandang Persebaya Liga 1 Bakal Bergulir Kembali, Belum Ada Persiapan Khusus: Ikuti Saja
• Jadwal Acara TV Sabtu (6/6/2020) di Trans TV RCTI Trans 7 GTV hingga NET TV, Ada Film Hunger Games
“Mungkin kampanye dan sosialisasi yang mengumpulkan kerumunan massa juga perlu disesuaikan dengan masa pandemi ini,” imbuhnya.
Dalam rapat itu, Pemerintah daerah memang diminta untuk mempersiapkan diri menghadapi perhelatan akbar pesta demokrasi tersebut. Selain itu, juga diminta terus berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu di daerah.
Koordinasi itu, juga untuk membahas rasionalisasi anggaran lantaran memang banyak yang harus disesuaikan di masa wabah virus Corona ini.
Misalnya, terkait anggaran penggunaan masker bagi petugas nantinya. Hal itu juga termasuk dalam hal yang harus dirasionalisasikan.
“Akan melakukan koordinasi intensif dengan berbagai stakeholder di Kota Surabaya, sehingga arahan dari Mendagri itu bisa dilaksanakan sesuai petunjuk pemerintah pusat, tetap mengedepankan protokol kesehatan,” ungkap Irvan.
Penulis: Yusron Naufal Putra
Editor: Heftys Suud