Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Erwin Wicaksono
TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang bersiap menjalankan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
”Pasti membutuhkan APD (alat pelindung diri). Total TPS saat ini adalah 4.969 TPS sehingga tambahan biaya sekitar Rp 29 miliar guna keperluan APD," kata Ketua KPU Kabupaten Malang, Anis Suhartini ketika dikonfirmasi, Senin (15/6/2020).
Anis menambahkan, tahapan Pilkada 2020 yang sudah dimulai hari ini, diawali dengan mengaktifkan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan Panitia Pemungutan Suara alias PPS.
• Impian Siswa SD di Kota Kediri Punya Sepeda Baru Untuk Berangkat Sekolah Terwujud
"Kami mulai tahapan ini dengan mengaktifkan mengaktifkan badan ad hoc, seperti PPK dan PPS," beber Anis.
Terkait kebutuhan APD, Anis menjelaskan masih membicarakan hal tersebut dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
"Seperti pakah perlu dilakukan rapid test sebelum pelaksanaan Pilkada nanti. Khususnya untuk badan adhoc, karena petugas PPK dan PPS merupakan penyelenggara Pilkada serta sebagai garda terdepan," tutur Anis.
Sementara itu, Anggota Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti masih mempertimbangkan apa jenis APD yang cocok bagi kebutuhan KPU Kabupaten Malang.
• NEWS VIDEO: Cara Beda Pasar Genteng Baru Cegah Corona, Pakai Tirai Plastik antara Pedagang & Pembeli
• 5.947 Pengawas Ad Hoc se Jatim Diaktifkan Kembali Bawaslu, Tahapan Pilkada Serentak 2020 Berlanjut
"Jenisnya seperti APD yang sederhana meliputi makser, tempat cuci tangan, hand sanitizer, face shield dan juga kemungkinan thermo gun. Kalau yang tidak sederhana bisa pakai hazmat," ungkap Tridiyah.
Pertimbangan pemilihan APD tersebut menurut Tridiyah, harus melihat kondisi keuangan pemerintah daerah.
• Anak Syok Terima Surat dari Ayah yang Sudah Meninggal, Isi Pilu soal Ibu: Dia Memikirkan Segalanya
• UPDATE CORONA di Nganjuk Senin 15 Juni, Total Positif Covid-19 Jadi 45 Kasus, 126 PDP, 1.177 OTG
Alhasil, permintaan penambahan anggaran sebesar Rp 29 miliar oleh KPU Kabupaten Malang masih dipikirkan terlebih dahulu oleh pemerintah.
"Ini bukan masalah dituruti atau tidak, tapi melihat keuangan kita. Karena sejujurnya seiring dengan pandemi Covid-19 yang terjadi, membuat dana transfer kita juga dikurangi. Kemudian pendapatan kita juga turun luar biasa," jelas Tridiyah.