Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Adanya pandemi Covid-19 membuat pembelajaran siswa dilakukan daring.
Dengan siswa di rumah, seakan-akan siswa libur sekolah sehingga ada walimurid yang tidak mau membayar SPP di sekolah swasta.
"Kalau gak mau bayar, bagaimana nasib gurunya?" kata Wali Kota Malang Sutiaji saat memberikan pengarahan penerimaan bosda, Senin (6/7/2020).
• Kisah Nenek Hamil selama 60 Tahun, Janin Lengket, Kondisi Bayi saat Lahir Mengenaskan Bak Mumi
Acara itu mengundang ketua yayasan dan sekolah negeri dan swasta.
Hal ini karena pembelajaran daring masih hal baru atau belum terbiasa.
Dikatakan Sutiaji, keluhan-keluhan dari sekolah swasta memang seperti itu.
Meski faktanya memang anak tidak belajar di sekolah. Menurutnya, mendidik anak bukan hanya tugas sekolah. Tapi juga merupakan tugas orangtua.
• Pria Bawa Preman Sekampung ke Resepsi Mantan, Video Dulu Viral: Diobrak-abrik, Mempelai Mengenaskan
• Curhat Engku Emran Kuak Kerinduan, Mantan Bella Ingat Masa Lalu, Pesan ke Aleesya: Moga Tetap Datang
"Jika sadar itu, maka pasti tidak mengeluhkan soal pembayaran SPP. Ke sekolah adalah meminta bantuan untuk mendidik," kata Sutiaji.
M Sulthon, Ketua LP Maarif NU Kota Malang pada TribunJatim.com usai kegiatan membenarkan apa yang disampaikan Sutiaji.
"Memang banyak ortu yang tidak mau membayar SPP karena daring. SPP mandeg," kata Sulthon.
Padahal, sekolah juga perlu untuk membayar guru juga.
• 740 Calon Peserta UTBK SBMPTN Ikut Rapid Test Gratis di Surabaya, 49 Orang Dinyatakan Reaktif
"Saat raportan lalu ya sudah kami sampaikan anggarannya. Tapi ya tidak membayar penuh. Ada yang mau dicicil," jelasnya.
Di LP Maarif ada 68 lembaga. Yang berhenti membayar SPP disebutnya mungkin ada 50 persen.
"Ya bagaimana ini. Murid kurang, SPP nggak bayar," kata mantan Kepala SMAN 8 Kota Malang ini.
Sementara itu, Pemkot Malang lewat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan kenaikkan dana bosda pada tahun ini.
• Kakek Perkosa 10 Kali Anak Tiri yang Masih SMP, Mengaku Penuhi Nafkah Badan: Daripada Aku Cari PSK