Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Adanya pandemi Covid-19 membuat pembelajaran siswa dilakukan daring.
Dengan siswa di rumah, seakan-akan siswa libur sekolah sehingga ada walimurid yang tidak mau membayar SPP di sekolah swasta.
"Kalau gak mau bayar, bagaimana nasib gurunya?" kata Wali Kota Malang Sutiaji saat memberikan pengarahan penerimaan bosda, Senin (6/7/2020).
• Kisah Nenek Hamil selama 60 Tahun, Janin Lengket, Kondisi Bayi saat Lahir Mengenaskan Bak Mumi
Acara itu mengundang ketua yayasan dan sekolah negeri dan swasta.
Hal ini karena pembelajaran daring masih hal baru atau belum terbiasa.
Dikatakan Sutiaji, keluhan-keluhan dari sekolah swasta memang seperti itu.
Meski faktanya memang anak tidak belajar di sekolah. Menurutnya, mendidik anak bukan hanya tugas sekolah. Tapi juga merupakan tugas orangtua.
• Pria Bawa Preman Sekampung ke Resepsi Mantan, Video Dulu Viral: Diobrak-abrik, Mempelai Mengenaskan
• Curhat Engku Emran Kuak Kerinduan, Mantan Bella Ingat Masa Lalu, Pesan ke Aleesya: Moga Tetap Datang
"Jika sadar itu, maka pasti tidak mengeluhkan soal pembayaran SPP. Ke sekolah adalah meminta bantuan untuk mendidik," kata Sutiaji.
M Sulthon, Ketua LP Maarif NU Kota Malang pada TribunJatim.com usai kegiatan membenarkan apa yang disampaikan Sutiaji.
"Memang banyak ortu yang tidak mau membayar SPP karena daring. SPP mandeg," kata Sulthon.
Padahal, sekolah juga perlu untuk membayar guru juga.
• 740 Calon Peserta UTBK SBMPTN Ikut Rapid Test Gratis di Surabaya, 49 Orang Dinyatakan Reaktif
"Saat raportan lalu ya sudah kami sampaikan anggarannya. Tapi ya tidak membayar penuh. Ada yang mau dicicil," jelasnya.
Di LP Maarif ada 68 lembaga. Yang berhenti membayar SPP disebutnya mungkin ada 50 persen.
"Ya bagaimana ini. Murid kurang, SPP nggak bayar," kata mantan Kepala SMAN 8 Kota Malang ini.
Sementara itu, Pemkot Malang lewat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan kenaikkan dana bosda pada tahun ini.
• Kakek Perkosa 10 Kali Anak Tiri yang Masih SMP, Mengaku Penuhi Nafkah Badan: Daripada Aku Cari PSK
Besarannya Rp 65.000 per siswa untuk SD-SMP. Tahun sebelumnya Rp 50.000. Dana bosda ini merupakan hibah.
Sehingga dananya ditransfer ke rekening yayasan sebelum disetor ke rekening sekolah.
Sekolah di Kota Malang selain mendapat dana bosnas juga bosda ini.
Sutiaji ingin sekali menaikkan kembali dana bosda agar bisa membantu sekolah swasta.
Namun Sutiaji minta agar mereka juga ikut mengawasi. Seperti jika tahu ada kebocoran uang parkir.
• Rey Bong Pemeran Joko Dari Jendela SMP Heboh di Lokasi Syuting saat Followers IG Tembus 1 Juta
"Misalkan parkir gak diberi karcis," sebutnya.
"Jika sekali parkir Rp 2000, jika tiga kali parkir, sudah Rp 6000. Saya ini juga masih metani agar PAD meningkat," kata Sutiaji.
Ia ingin nanti bosda nilainya lebih meningkat agar kualitas sekolah swasta sama-sama berkembang.
Yaitu memberikan bosda sesuai jumlah minimalnya siswa. Misalkan minimal jumlah siswa 120.
• Disdikbud Salurkan Dana Bosda Senilai Rp 35 M kepada 87 Yayasan Pendidikan Swasta di Kota Malang
Maka jika siswanya hanya 30, sekolah dapat bosda sejumlah minimal siswa itu.
Tapi jika sudah seperti itu, sekolah juga harus tetap berjuang agar tidak hanya bertahan di 30 siswa dan memperbaiki kualitasnya.
Sementara jumlah siswa di sekolah swasta saat ini ada yang hanya 30 siswa.
Jika bosda diberikan nilai sama dengan sekolah yang memiliki siswa banyak, maka akan sulit bersaing dan berkembang.
Penulis: Sylvianita Widyawati
Editor: Arie Noer Rachmawati