Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Bobby Constantine
TRIBUNJATIM.COM - Sejumlah elemen mahasiswa Surabaya dan Malang Raya mendatangi DPRD Jawa Timur, Selasa (14/7/2020).
Mereka menuntut keringanan Sumbangan Pembinaan Pendidikan ( SPP ) dan Uang Kuliah Tunggal ( UKT ).
"Kami datang ke DPRD untuk konsolidasi dengan teman-teman BEM dari seluruh Jatim. Kami memilih konsolidasi di DPRD karena kami anggap sebagai rumah kami sendiri," kata Koordinator Aliansi BEM Surabaya, Eko Pratama ketika ditemui di sela aksi, Selasa (14/7/2020).
Menurut Eko, pihaknya ingin mengajak legislatif untuk ikut serta mengawal tuntutan tersebut.
Pada koordinasi tersebut, Aliansi BEM ditemui oleh Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Hari Putri Lestari.
Di depan Hari Putri Lestari, para presiden BEM menuntut DPRD bisa menjembatani pertemuan antara pihak mereka dengan eksekutif, hingga Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti).
• Aksi Bisu Mahasiswa UIN Maliki Menyoal Potongan UKT, Sindir Lewat Tulisan Bayar UKT Jebule Webinar
"Kami sebenarnya ingin menunda aksi karena Covid-19 dengan koordinasi lebih awal dengan DPRD Jatim," ujarnya.
Eko menyebut, hasil pertemuan pihaknya dengan LLDIKTI Wilayah VII pada akhir Juni lalu tanpa tindak lanjut yang jelas.
"Dikti pada akhirnya menyerahkan ke masing-masing kampus dan tanpa tindak lanjut yang jelas," kata Eko menjelaskan.
• Jadwal Seleksi Mandiri Belum Jelas, 45 Peserta UTBK Universitas Brawijaya dan UM Minta Relokasi Tes
Pun hasil pertemuan dengan DPRD Jawa Timur hari ini, pihaknya juga belum bisa memastikan waktu pertemuan bisa dilakukan.
"Oleh karena tanpa keputusan apapun, kami akhirnya memutuskan akan kembali turun di DPRD Jatim bersama teman-teman mahasiswa, Senin (20/7/2020) mendatang," katanya.
Ada sejumlah isu yang mereka bawa. Pertama, keringanan uang kuliah tunggal (UKT) di masa pandemi virus Corona atau Covid-19.
"Kami ingin ada intervensi pemerintah soal keringanan SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan), BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan), hingga UKT. Khususnya, untuk perguruan tinggi swasta," katanya.
• Peserta UTBK SBMPTN yang Positif dan Reaktif di Universitas Jember Punya Kesempatan Ujian
Pelaksanaan kuliah dengan tanpa tatap muka melainkan dengan online seharusnya bisa sinergi dengan pemotongan SPP.
Apalagi, para mahasiswa juga mengalami kesulitan di masa pandemi Covid-19.
Oleh karena itu, salah satu tuntutan mereka juga terkait dengan keringanan akses internet.
"Kalau memang mereka tidak ada pemotongan SPP, kami ingin akses internet gratis," katanya.
Tuntutan lainnya, para mahasiswa juga meminta pemprov untuk memberikan bantuan jaring pengaman sosial (JPS) kepada mahasiswanya.
• UTBK SBMPTN 2020 di Universitas Negeri Malang, 745 Peserta Tak Hadir Ujian, Kampus Beber Alasan
"Kalau Sumatera Selatan saja bisa menyerahkan bantuan sebesar Rp 10 miliar untuk 10 ribu mahasiswa, kenapa tidak dengan Jatim?" katanya.
Di sisi lain, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Hari Putri Lestari, menjelaskan, perguruan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sekalipun demikian, pihaknya tetap akan menerima aspirasi tersebut.
Termasuk, dengan memberikan kepastian soal bantuan JPS kepada mahasiswa.
• Pemprov Jawa Timur Hanya Gratiskan SPP SMA/SMK Negeri, Komisi E DPRD Jatim Beri Tanggapan
"Apakah (JPS untuk mahasiswa) ada? Besarannya berapa? Melalui dinas mana? Kami akan koordinasikan dengan eksekutif," kata Hari Putri Lestari.
Pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD untuk memastikan jadwal koordinasi dengan pihak terkait. Termasuk menerima aspirasi mahasiswa.
Editor: Dwi Prastika