Baca tanpa iklan
Menurutnya, perlu tatanan peranan masing-masing instansi pemerintah tanpa melampaui batas kewenangan. Khususnya, praktik mencari kesalahan pelaku usaha.
"Hal ini akan berkontribusi pada ekonomi biaya tinggi. Karena pelanggaran yang dituduhkan tidak diselesaikan melalui proses hukum yang semestinya," tandasnya.
Menanggapi keluhan mereka, AA LaNyalla mengucapkan terimakasih kepada Forum Komunikasi Asosiasi Kepelabuhanan Tanjung Perak Surabaya karena telah menyampaikan aspirasi tersebut.
"Silahkan pada masing masing asosiasi menyampaikan aspirasinya secara tertulis dan nanti akan kita bahas apa yang menjadi subtansi permasalahannya. Nanti kita teruskan ke masing-masing menteri terkait. Kalau perlu, kami juga akan menyampaikan ke presiden, karena saya secara berkala berkomunikasi dengan presiden," pungkas LaNyalla.
Hadir dalam kesempatan tersebut, perwakilan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Tanjung Perak, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (APBMI) Jatim, hingga Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jawa Timur. Kemudian, Indonesian National Shipowners Association (INSA) Jatim, Gabungan Importir Seluruh Indonesia (Ginsi) Jatim, Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Jatim dan Asosiasi Depo Kontrainer Indonesia (Asdeki). (bob/Tribunjatim.com)