Baca tanpa iklan
Wakil Ketua Komisi I Syaikhu Busyiri menyebut jika perusahaan yang belum memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB) tapi sudah beroperasi, maka perusahaan tersebut ilegal.
Oleh sebab itu proses administrasi seluruh ijin harus di selesaikan terlebih dulu. Selanjutnya membahas proses relokasi bongkat muat batu baranya.
Menurutnya, proses relokasi bongkar muat GJT biayanya lebih murah ketimbang harus terus-terusan berhadapan dengan warga.
"Harusnya ditengah pandemi Covid-19 ini tidak ada polemik ditengah masyarakat yang dampat menimbulkan keramaian," ungkapnya.
Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto mengaku, sebenarnya ingin menciptakan wilayah Gresik yang aman dan kondusif.
Yang perlu digaris bawahi mencari solusi terbaik dari permasalahan yang ada saat ini. Terkait pelaksanaan operasional Pelindo III khusunya bongkar muat batu bara.
"Kami mendapat perintah untuk mengamankan operasional obyek vital nasional. Kami juga tidak ingin dibenturkan dengan masyarakat," katanya.
Namun, permasalahan ini kepada Ketua DPRD Gresik bagaimana solusi terbaik. Operasional Pelindo III tetap berjalan dan aspirasi masyarakat juga mendapat solusi.
Perwakilan Pelindo III Surabaya Agus, menyatakan, persoalan ijin memang masih dalam proses mengurus. Tidak bisa jadi begitu saja. Harus melalui proses di instansi terkait. Mulai IMB dan sertifikat tanah di BPN.
"Bukannya kita gak ngurus, tapi kita sedang mengurus. Permasalah dengan Pemkab akan kami selesaikan dengan Pemkab. Pasti nanti kalau sertifikat sudah selesai, IMB pasti akan diurus. Kalau GJT ada masalah dengan pemkab ya akan kami selesaikan. Semua bisa dibicarakan," tutupnya.
Pihaknya hanya bisa pasrah setelah diputuskan oleh Ketua DPRD Gresik, Gus Yani harus menghentikan aktivitas bongkar muat batu bara. Perwakilan GJT langsung meninggalkan gedung DPRD Gresik.