Baca tanpa iklan
Dengan harapan, pemerintah pada akhirnya mampu mengentas masyarakat dari 'kubangan' dampak krisis kekeringan.
Hingga saat ini, lanjut Salman, masyarakat masih membeli air bersih dengan seharga Rp 170 ribu hingga Rp 200 ribu per satu tangki.
"Ini permasalahan klasik yang tidak pernah terselesaikan. Atau pemerintah memang tidak peduli dengan masalah ini? Masak setiap tahun hanya janji-janji?," pungkasnya.
BPBD Kabupaten Bangkalan menetapkan sebanyak 85 desa terdampak kekeringan yang tersebar di 13 kecamatan per Agustus 2020.
Dengan rincian, sebanyak 69 kering kritis dan 16 desa kering langka.
Kepala BPBD Kabupaten Bangkalan Rizal Morris mengungkapkan, penanganan bencana kekeringan harus melibatkan lima unsur.
Unsur pemerintah, masyarakat, akademis termasuk mahasiswa, swasta atau dunia usaha, dan terakhir peran media.
"Ketika lima unsur ini telah bersinergi maka tidak ada kata yang tidak bisa," ungkapnya.
Rizal mendorong mahasiswa agar ikut mengawal pengambilan kebijakan sejak Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa hingga tingkat kabupaten.
Dengan begitu, lanjut Rizal, para pemangku kebijakan bisa mengetahui. Apakah suatu desa mengusulkan atau tidak terkait penanganan bencana kekeringan.
"Apakah Pak Klebun (kepala desa) mengusulkan? Apakah Pak Camat mengakomodir atau tidak?. Kami tidak tahu jika tidak ada usulan dari bawah," jelasnya.
Rizal menegaskan, saat ini merupakan masa golden time bagi mahasiswa jika bisa melakukan kegiatan Abdi Desa.
Dengan begitu, mahasiswa bisa mendatangi kepala desa dan camat untuk memastikan apakah APBDes sudah menyisihkan sekian persen untuk penanggulangan kekeringan di wilayahnya.
"Jika tidak disisihkan, mahasiswa wajib memberikan dorongan untuk pengadaan tandon air ataupun pipanisasi," tegasnya.
Selain itu, para pemangku kebijakan di tingkat kecamatan disebut Rizal bertanggung jawab penuh terhadap daun jatuh di wilayahya.