Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Bobby Constantine
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Komisi A DPRD Jawa Timur optimistis Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) bisa menjadi pengungkit ekonomi desa. Khususnya, pasca pandemi virus Corona ( Covid-19 ) yang melanda sejak awal tahun ini.
Hal ini disampaikan jajaran Komisi A saat bertemu jajaran Pemerintahan Kabupaten Magetan, Jumat (23/10/2020).
Turut hadir dalam acara ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur, M Yasin.
Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Muzammil Syafii menjelaskan kunjungan ini untuk meninjau potensi yang bisa dikembangkan pemerintah daerah. Khususnya, oleh pemerintah daerah melalui pemerintah desa.
"Sejak Maret, kita dihantam kondisi Covid-19. Sehingga terjadi penurunan yang luar biasa. Mempengaruhi segala hal, termasuk bidang ekonomi," kata Muzammil dalam penjelasannya di forum tersebut.
Dari sisi ekonomi, perlu upaya recovery. Perlu terobosan untuk mengejar ketertinggalan. Di desa, komisi yang membidangi pemerintahan ini mengusulkan pemerintah mengoptimalkan BUMDes.
Baca juga: Disambut Antusias Warga Desa, Transaksi Lumbung Pangan Jatim Lewat BUMDes Tembus 1.567 Pengiriman
"Kalau BUMDes berkembang, bukan hanya berkontribusi terhadap desa, namun juga pendapatan kabupaten. Kami telah berkeliling ke beberapa daerah dan banyak yang bisa menjadi acuan untuk diadaptasi di Magetan," kata Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jawa Timur ini.
Namun, ada sejumlah tantangan yang harus disiapkan masyarakat desa bersama pemerintah. Di antaranya, penyiapan sumber daya manusia (SDM), modal, serta inovasi dalam pengembangan ketika BUMDes terbentuk.
Anggota Komisi A lainnya, Diana Amaliyah Verawatiningsih, menyebut satu di antara bidang usaha yang bisa dikembangkan adalah bidang wisata. Banyak BUMDes yang sukses setelah mengembangkan desa wisata.
Termasuk di antaranya, di Kabupaten Magetan.
Baca juga: Provinsi Jawa Timur Masih Mempertahankan Status Bebas Zona Merah Covid-19 Selama Dua Pekan Terakhir
"Kebetulan, DPRD Jatim juga sedang membahas Perda Desa Wisata yang bisa menjadi payung hukum keberadaan Desa Wisata ini," kata Sasa, sapaan Diana Amaliyah Verawatiningsih, yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.
"Ini menjadi komitmen Pemprov Jatim bersama DPRD untuk mengembangkan para BUMDes. BUMDes bisa begerak bersama dengan unit desa lainnya, di antaranya Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)," kata Legislator dari Dapil Jatim 9 (Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi) ini.
Selain Muzammil dan Sasa, hadir dalam rombongan Komisi A DPRD Jawa Timur di antaranya Bambang Juwono, Gunawan, Andy Firasadi, Kholiq, Ferdians Reza Alvisa, Karimullah Dahrujiad, Siadi, Heri Setiawan, Ahmad Tamim, hingga Aisyah lilia Agustina.
Baca juga: Jatim Berlimpah Mamin, Khofifah Sambut Positif Aturan Baru Sertifikasi Halal di UU Cipta Kerja
Di sisi lain, Kepala DPMD Jatim, M Yasin menjelaskan besarnya potensi BUMDes.
Saat ini, sudah ada 6.080 BUMDes terdaftar di Jawa Timur dan 456 di antaranya masuk kategori maju, 2270 berkembang, dan 3354 pemula.
Pihaknya sepakat dengan DPRD Jawa Timur bahwa BUMDes bisa menjadi ikhtiar mengembangkan desa. Terutama pasca pandemi.
Saat ini, mayoritas (sekitar 4000 unit) BUMDes di Jawa Timur bergerak di sektor keuangan. Sisanya, ada yang bergerak di bidang peternakan, perdagangan, dan pariwisata.
Sejak pandemi, berbagai terobosan dilakukan pemprov untuk melindungi BUMDes. Di antaranya, dengan memberikan intensif hingga Rp 50 juta bagi BUMDes sampai menghubungkan dengan program pemprov lain.
Misalnya, menghubungkan BUMDes dengan program Lumbung Pangan Jatim untuk penyaluran sembako harga terjangkau.
"Masyarakat bisa belanja sembako melalui BUMDes dengan harga terjangkau. Kerja sama ini kami lakukan dengan pembagian fee order dengan BUMDes. Sejak Agustus, total sudah Rp 619 juta dengan 1323 transaksi," katanya.
Ke depan, pihaknya berkomitmen untuk mengembangkan BUMDes. Terutama, bagi BUMDes yang bergerak di sektor wisata yang persentasenya masih cukup kecil dibandingkan total BUMDes di Jawa Timur.
Editor: Dwi Prastika