Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam sepuluh hari ini berhasil menangkap dua Menteri dan sejumlah Kepala Daerah yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi di tengah upaya keras pemerintah dan masyarakat melawan pandemi Covid-19.
“Ini bukti nyata jika KPK pasca revisi undang-undang tidak loyo tapi tetep digdaya serta OTT 2 pejabat setingkat menteri merupakan bukti bahwa KPK tidak bisa di intervensi oleh siapapun dalam kerja membetantas korupsi,” kata Sekjen DPN Seknas Jokowi, Dedy Mawardi dalam pers rilis, minggu (06/12/20).
Lanjut Dedy, Seknas Jokowi memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja KPK dalam 10 hari terakhir ini.“Bravo KPK kami selalu mendukungmu, dalam pemberantasan korupsi di Negara tercinta kita ini,” ucap Dedy
Baca juga: SOSOK Muhadjir Effendy, Mensos Ad Interim Pengganti Juliari Batubara, Rekam Jejaknya Tak Main-main
Deddy berharap pasca OTT menteri KKP Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari P Batubara tidak ada lagi pejabat negara dan Kepala Daerah yang korupsi di tengah pandemi COVID-19.
“OTT dua menteri kabinet kerja jilid dua ini seharusnya menjadi sinyal kuat Presiden Jokowi untuk segera membersihkan menteri dengan mereshuffle kabinetnya", pinta Dedy.
KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Mensos diduga mendapatkan uang hingga Rp17 miliar dari suap paket sembako untuk bansos Covid-19.
Menurut keterangan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Mensos Juliari hanya menarik fee senilai Rp 10 ribu.
Mensos Juliari menarik fee dari setiap sembako yang dibagikan kepada masyarakat.
Fee ini harus dibayarkan vendor pengadaan barang dan jasa (PBJ) jika mau dapat bagian dalam program bansos Covid-19.
Sebelumnya Komisi Antirasuah tersebut juga melakukan OTT terhadap seorang Menteri lainnya pada Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo pada 25 November 2020 lalu.