Baca tanpa iklan
"Tidak ada jaminan kalau pandemi akan berakhir di 2022 atau 2023. Begitu pula dengan resesi ekonomi," katanya.
"Ketiadaan kepala daerah definitif hasil pemilu membuat rentannya daerah karena penjabat kepala daerah tidak bisa membuat keputusan strategis," tegasnya.
Karena itu, saat ini, Demokrat menolak Pilkada dilakukan di tahun yang sama dengan Pilpres dan Pileg tahun 2024. "Demokrat meminta daerah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatannya di tahun 2022 dan 2023, tetap menjalani Pilkada di tahun 2022 dan 2023," pungkasnya. (bob)