Baca tanpa iklan
Reporter: Aflahul Abidin | Editor: Januar AS
TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK– Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin memilih untuk mengalihkan anggaran biaya operasional dan pengadaan mobil dinas bupati untuk mengangani Covid-19.
Keputusan itu diambil setelah kasus Covid-19 di Kabupaten Trenggalek melonjak pada awal tahun 2021.
Biaya operasional bupati senilai Rp 400 juta akan dipakai untuk bantuan dalurat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Baca juga: Keluarga Pastikan Jenazah Yang Ditemukan di Bendungan Sengguruh Malang Adalah Roland Sumarna
Bantuan itu ditujukan bagi pemilik warung kopi, angkringan, warung makan, kafe, dan restoran yang terdampak PPKM.
“Bantuan dalurat PPKM ini kami ambilkan dari biaya operasional bupati yang setiap tahunnya digunakan untuk merealisasikan proposal yang masuk,” kata Mas Ipin, Rabu (20/1/2021).
Politikus PDI Perjuangan itu meminta mereka yang membutuhkan bantuan untuk mendaftarkan diri.
Caranya dengan mengisi form di laman https://corona.trenggalekkab.go.id/bantuan_ppkm.php .
Mas Ipin memberi batas waktu pengajuan bantuan dalurat PPKM hingga Kamis (21/1/2021) pukul 17.00 WIB.
“Bagi yang benar-benar membutuhkan, silakan mengakses. Karena ketersediaan anggaran sangat terbatas,” sambungnya.
Soal besaran nilai dan jumlah penerima bantuan dalurat PPKM, Mas Ipin masih akan mengaji berdasarkan jumlah pendaftar dan ketersediaan anggaran yang ada.
Mas Ipin juga memastikan tak memakai mobil dinas bupati baru pada kepemimpinannya sebagai kepala daerah periode ini.
Anggaran mobil dinas baru bagi bupati, terang dia, lazim dilaksanakan setiap periode. Untuk tahun ini, anggaran yang tersedia senilai Rp 700 juta.
“Ini semata-mata guna memastikan adanya penghematan anggaran di saat pandemi Covid-19 di Trenggalek kian meningkat,” tutur Bupati berusia muda itu.
Anggaran pengadaan mobil dinas itu akan dialihkan untuk pengadaan sarana asrama dan Rumah Sakit (RS) Dalurat Covid-19.
Pada bulan ini, Trenggalek merencanakan untuk mengoperasionalkan tiga puskesmas dan satu RSUD untuk RS Dalurat Covid-19.
Mas Ipin mengatakan, kondisi Covid-19 di awal tahun ini tak terprediksi dalam penyusunan anggaran untuk 2021.
“Ketika asumsi anggaran kita proyeksikan optimistis dengan penurunan kasus Covid-19, ternyata lonjakan makin parah. Pemerintah daerah juga sudah tidak lagi menganggarkan untuk bantuan sosial,” terangnya.
Maka, ia berharap, pengalihan anggaran biaya operasional bupati untuk bantuan dalurat PPKM akan membantu meringankan beban warga yang usahanya terdampak pembatasan.
Pengadaan bantuan itu pun ditanggapi positif oleh para pelaku usaha. Wulandari, pemilik warung kopi di Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek menyambut baik adanya bantuan tersebut.
Ia pun mengajukan bantuan dengan cara mengisi form yang tertera di laman.
“Hari ini mengurus surat permohonan ke kelurahan. Setelah itu baru mendaftar secara online,” kata dia.
Ia mengakui pandemi Covid-19 berpengaruh signifikan terhadap usahanya. Apalagi, sejak pelaksanaan PPKM berlaku. (fla)