Baca tanpa iklan
Berbeda dengan yang disampaikan oleh Suparno, juga warga korban banjir. Dia tidak ingin direlokasi sebab mata pencaharian sehari-harinya ada di desa ini.
"Bukan hanya saya, warga yang sawah dan peternakannya di sini tentu berat dengan rencana relokasi. Misalnya kami direlokasi di rumah susun, lalu bagaimana kami bisa beternak dan bertani, padahal itu satu-satunya mata pencaharian yang kami miliki," jawabnya.
Penolakan rencana relokasi juga muncul dari gedung DPRD Sidoarjo. Komisi A mengaku tidak sepakat jika relokasi menjadi salah satu solusi dari Pemkab Sidoarjo untuk mengatasi permasalahan banjir di Tanggulangin.
"Apa sudah betul bahwa relokasi ini bisa menjadi solusi? Lalu apakah daerah di sana sudah dipastikan menjadi kawasan darurat, sehingga penanganannya harus direlokasi. Apa gak ada solusi lain?" kata Ketua Komisi A Sullamul Hadi Nurmawan.
Baca juga: Gus Wildan Tegaskan Keluarga Besar Ponpes KHA Wahid Hasyim Bangil Pasuruan Siap Divaksin Covid-19
Baca juga: Tahun Ini, Terminal Madyopuro Malang Bakal Disulap Jadi Terminal Wisata, Anggaran Rp 1 M Disiapkan
Bahkan pihaknya menilai opsi relokasi itu sebagai pikiran instan dari pemkab. Dia mempertanyakan, penanganan-penanganan yang sudah dilakukan pemkab selama ini apakah sudah benar, sehingga opsi relokasi menjadi jawaban terakhir untuk mengakhiri kegelisahan warga di sana.
"Karena relokasi ini bukan sekadar memindahkan bangunan dari satu tempat. Tapi juga ada aspek sosiokultural yang sudah lama terbangun di lingkungan masyarakat di sana. Ini juga harus jadi perhatian," lanjut politisi yang akrab dipanggil Wawan tersebut.