Baca tanpa iklan
"Perlu ada regulasi khusus, seperti peraturan bupati (perbup). Di sisi lain, yang jadi pertimbangan jika retribusi itu dibebaskan ialah pendapatan asli daerah (PAD). Karena PAD pasti bakal turun lagi. Tapi nanti kami bahas dulu apakah pemkab bisa membebaskan atau sekadar meringankan biaya retribusinya," lanjutnya.
Baca juga: Propam Polda Jatim Periksa Anggota Polresta Sidoarjo, Mulai Kelengkapan Atribut Hingga Senjata
Baca juga: Kanwil DJBC Jawa Timur II Musnahkan Barang Ilegal Hasil Penindakan Senilai Rp 2,2 Miliar