Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Fatimatuz Zahroh
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Fenomena kelangkaan minyak goreng di gerai-gerai ritel serta masih dijualnya minyak goreng di atas HET di toko-toko pracangan masyarakat masih terjadi di Jawa Timur hingga hari ini.
Meski pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mulai dari minyak goreng satu harga, hingga pemberlakuan HET, namun hal itu belum bisa sepenuhnya menjadi solusi yang berjalan mulus di lapangan.
Masyarakat masih merasakan harga minyak goreng mahal, dan lebih lebih, pasokan barang tidak ada di pasaran.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang sejauh ini aktif melakukan upaya menggelar pasar murah minyak goreng, kemudian juga sidak ke pasar dan ke pabrik produsen minyak goreng, mengungkapkan bahwa kelangkaan minyak goreng di Jatim disebabkan keterlambatan pengiriman dari pihak distributor.
Baca juga: Klaim Angka Positif Covid-19 di Tuban Rendah, Bupati Minta Warga Tetap Taati Prokes
Sebab, salah satu hasil temuan saat sidak ke pabrik minyak goreng di Gresik yaitu PT Wilmar Nabati Indonesia, kemarin, sejatinya produksi suplai minyak goreng mereka sama seperti sedia kala dan tidak ada pengurangan.
"Selain karena tingginya minat masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng HET, juga karena terlambatnya pengiriman barang oleh distributor," ungkap Khofifah, Selasa (8/2/2022).
Khofifah menyebut, kelangkaan minyak goreng seharusnya tidak terjadi, mengingat kebutuhan minyak goreng masyarakat Jatim yang mencapai 59.000 ton/bulan seharusnya mampu terpenuhi dengan kapasitas produksi pabrik yang mencapai 62.000 ton/bulan. Artinya, terdapat surplus sebesar 3.000 ton.
Namun, kata dia, saat turun ke lapangan, justru didapati banyak toko-toko ritel modern yang juga tidak mendapatkan suplai minyak goreng bahkan sampai satu minggu. Tentunya kondisi ini semakin mempersulit masyarakat yang tidak bisa mendapatkan minyak goreng dengan HET yang sudah ditetapkan pemerintah.
"Saya mohon kerjasamanya kepada pada para distributor agar bisa mempercepat proses penyaluran minyak goreng subsidi ke seluruh pasar baik modern, ritel, tradisional, hingga warung-warung kecil," pinta Khofifah.
Khofifah kembali menegaskan pentingnya rantai pasok dalam pengendalian harga minyak goreng di pasaran. Menurutnya, jika ada satu bagian yang tersendat atau bermasalah, maka akan mengganggu ketersediaan barang di pasaran.
"Saya rasa kita semua punya kewajiban untuk bisa mengamankan kebijakan Bapak Presiden yang ingin memberikan penguatan daya beli masyarakat," imbuhnya.
"Kita harapkan seluruh proses ini dapat memberikan kepastian rantai pasok sampai di tingkat konsumen sesuai dengan HET yang sudah ditentukan oleh pak menteri perdagangan Republik Indonesia," tambah dia.
Seperti diketahui, Pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi minyak goreng per 1 Februari 2022. Satu liter minyak goreng curah dihargai RP 11.500. Minyak goreng kemasan sederhana seharga Rp 13.500 per liter dan minyak goreng kemasan premium sebesar Rp 14.000 per liter.
(Fz.fatimatuz zahroh)
Kumpulan berita Jatim terkini