Baca tanpa iklan
Diduga kondisi ini disebabkan para pedagang yang kulak minyak DMO ingin mencari untung lebih besar.
"Padahal ada margin keuntungan sekitar Rp 1.000 per kemasan. Tapi buktinya gak ada yang jual Rp 14.000 per liter," ungkap seorang warga dengan inisial PJ.
Lanjut PJ, selama ini tidak ada pengawasan pemerintah terhadap penjualan minyak DMO yang dijual ulang para pedagang.
Selepas keluar dari tempat kulak, mereka bebas mematok harga minyak goreng program pemerintah ini semaunya.
"Seharusnya nama-nama yang kulak minyak DMO itu dicatat. Coba dicek ke tokonya, ada gak yang jual Rp 14.000 per liter?" keluh PJ.
Lanjut PJ, selama pedagang dibebaskan menetapkan harga, maka minyak goreng Rp 14.000 per liter tak akan pernah ditemukan di pasaran.
Karena itu menurutnya, harus ada pengawasan langsung di lapangan.
Pedagang yang beli minyak DMO dan menyalahi ketentuan wajib ditindak.
"Jangan pemerintah bilang satu harga, sementara di pasaran ternyata harganya beda," tandasnya.
Sebelumnya Kapolres Tulungagung, AKBP Handono Subiakto, mengaku rutin melakukan sidak dan pemantauan harga minyak.
Namun fokusnya pada pemantauan ada tidaknya penimbunan.
Sejauh ini tidak ada indikasi penimbunan yang membuat harga melambung.