Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani menjelaskan isi pembicaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
Pembicaraan tersebut terjadi saat Jokowi dan Megawati melakukan pertemuan dalam rangka silaturahmi Lebaran 2022.
Dalam pertemuan tersebut, kedua tokoh membahas hal-hal strategis yang berhubungan dengan kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menilai, kunjungan tersebut sebagai hal yang positif, mengingat salama ini ada ketegangan antara Jokowi dan Megawati.
Selain itu, silaturahmi itu juga menjadi kesempatan untuk membahas berbagai isu kebangsaan, mulai dari ekonomi hingga ke permasalahan ibu kota baru.
Baca juga: Puan Minta Kader PDI-P Pilih Pemimpin Bukan Karena Popularitas, Begini Tanggapan Pakar Komunikasi
“Saya melihat hal positif dalam pertemuan itu, karena selama ini ada ketegangan-ketegangan antara PDI-P, Megawati dengan Jokowi,” ujar Ujang dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Tribunjateng.com, Senin (9/5/2022).
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) itu tidak menampik bahwa adanya kemungkinan pembicaraan arah politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ia menangkap adanya sinyal perbedaan arah politik dari kedua tokoh.
Menurutnya, pertemuan itu menjadi ajang untuk menjajaki kemungkinan Jokowi mendukung Puan Maharani dalam kontestasi 2024. Hal itu dikarenakan, Megawati telah menangkap gelagat arah dukungan Jokowi yang berbeda.
“Justru pertemuan kemarin ingin menyampaikan persepsi. Jadi Megawati sudah merasa kelihatannya arah dari Jokowi yang mungkin tidak mau mendukung PDI-P atau tidak mendukung Puan. Bisa jadi, ‘Bagaimana Pak Presiden Jokowi 2024 nanti bisa mendukung kami tidak?’ Begitu,” ungkapnya.
Baca juga: Resmikan The New Gunung Kemukus di Sragen, Puan Maharani Minta Semua Pihak Jaga Kebersihan
Lebih lanjut, menurutnya Jokowi dan PDI-P saling membutuhkan. Ia juga memprediksi Jokowi tidak akan sehaluan dengan PDI-P dalam Pilpres 2024.
Hal itu karena dapat merugikan Jokowi ketika bakal pasangan calon yang diusung menang, Jokowi akan kehilangan semua kekuatan politik.
“Saya melihat kemungkinan besar juga membahas persoalan Pilpres 2024. Karena saya mengamati arah politik Jokowi dan arah politik Megawati akan berbeda. Bisa jadi nanti PDI-P akan mengusulkan Puan, tetapi Jokowi mengusulkan yang lain. Jadi bisa jadi Jokowi mendukung yang tidak didukung oleh PDI-P atau Megawati,” jelasnya.
Namun, pihaknya menilai bahwa Puan sebagai calon dari PDI-P di Pilpres 2024 masih kurang dalam mendapat perhatian dari publik, meski sebelumnya Puan telah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Apabila Puan hendak bersaing di Pilpres 2024, ia harus memperbaiki kinerja untuk meningkatkan nilai tawar dan mendapatkan perhatian publik.
Baca juga: Dihadapan Kader PDIP Solo: Puan: Kalau Ingin PDIP Kembali Menang Pada 2024, Kita Harus Solid
“Semestinya seperti itu dan hari ini sudah mulai dengan mengkritik Jokowi dan mengkritik pemerintah. Tapi hal itu tidak terlalu berdampak, karena isu yang diangkat isu kecil, bukan isu besar yang menjadi fokus perhatian rakyat,” katanya.
Momen silaturahmi elite politik
Sementara itu pengamat politik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Danis Wahidin menangkap, bahwa momen Lebaran dimanfaatkan sejumlah elite politik untuk saling berkunjung dan bersilaturahmi.
“Para elit ini harus selalu bertemu, baik Jokowi, Megawati, dan Prabowo. Hal itu dilakukan untuk kemudian membicarakan persoalan-persoalan kebangsaan. Silaturahmi ini menjadi penting untuk menjaga stabilitas bangsa,” kata Danis.
Bukan cuma "tiga serangkai" tersebut, tetapi elite politik lain dari partai politik yang berbeda, yang merupakan mitra strategis pemerintah juga turut melakukan silaturahmi.
Baca juga: Hadiri Groundbreaking Kantor DPC PDIP Wonogiri, Puan Ingatkan Pentingnya Jadikan PDIP Partai Modern
Pertemuan Jokowi dan Megawati, seperti yang disebutkan Puan dalam unggahan Instagramnya, turut membicarakan mengenai hal-hal strategis dalam pemerintahan.
Pertemuan itu diharapkan tidak hanya sebatas basa-basi politik, tetapi juga turut membahas tentang kebaikan dalam berbangsa dan bernegara.
“Pak Jokowi lebih memunculkan diri sebagai seorang presiden yang akomodatif dan menyelesaikan permasalahan kebangsaan dan ekonomi, misalnya minyak dan permasalahan yang lainnya,” sebut pria yang juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Survei Indodata itu.
Ditegaskannya, jika pemerintah kompak dengan elite politik, kedepannya pemerintah perlu lebih lagi mendengar suara rakyat.
“Memang harus mendengar aspirasi masyarakat, permasalahan yang ada dan menciptakan kebijakan yang akomodatif tidak diskriminatif. Selain itu, fokus pada masalah kita, yaitu, masalah ekonomi, pendidikan, stabilitas, keamanan dan lain-lain,“ ungkap Danis.
Baca juga: Puan Maharani Resmikan Penataan Kawasan Gunung Kemukus di Sragen