Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Rifky Edgar
TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Menolak keras kenaikan harga BBM, ribuan mahasiswa dari Aliansi BEM Malang Raya menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (8/9/2022).
Aksi demonstrasi tersebut berlangsung dengan damai.
Para demonstran menolak dengan tegas kenaikan harga BBM bersubsidi pada 3 September 2022 kemarin.
Di mana, untuk BBM bersubsidi jenis Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.
Kemudian Solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.
"Tuntutan kami jelas, menolak dengan tegas kenaikan harga BBM bersubsidi," ucap Zulfikri Nur Fadilah, Koordinator BEM Malang Raya.
Selain menyampaikan orasinya, para mahasiswa juga membentangkan sejumlah poster, sebagai bentuk protes mereka terhadap kenaikan harga BBM.
Mahasiswa juga meminta kepada segenap pimpinan DPRD Kota Malang untuk turun menemui mereka.
Keinginan mereka akhirnya terpenuhi, setelah Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika dan enam fraksi di DPRD Kota Malang menemui mereka dan melakukan audiensi secara terbuka.
"Tuntutan kami hanya menolak kenaikan harga BBM. Kalau sepekan nanti tidak ada tindak lanjut, kami akan turun lagi. Sampai pemerintah pusat mendengarkan," ujarnya.
Menindaklanjuti aspirasi dari mahasiswa ini, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika berjanji akan menyampaikan aspirasinya kepada DPR RI.
Di hadapan mahasiswa, Made menyampaikan rasa kecewa, atas naiknya harga BBM bersubsidi ini.
Politisi PDIP itu meminta kepada mahasiswa secara bersama-sama untuk mengawal dampak dari kenaikan harga BBM.
"Nanti aspirasi mereka ini akan kami sampaikan ke pusat. Dan kami bersama dengan eksekutif akan menindaklanjuti persoalan yang terjadi ini," ujarnya.
"Apalagi saat ini kami sedang membahas APBD-P 2022. Kami sudah menyiapkan jaring pengaman sosial dan operasi pasar. Mari kita kawal bersama dengan berteriak menyampaikan aspirasi masyarakat," terangnya.
Setalah itu, Made juga membacakan enam poin yang menjadi usulan mahasiswa.
Pertama, menolak tegas kenaikan harga BBM bersubsidi.
Kedua, mendesak pemerintah menerapkan kebijakan BBM bersubsidi dengan tegas.
Ketiga, menolak adanya BLT BBM dengan dalih adanya kenaikan harga BBM bersubsidi.
Keempat, menuntut pemerintah untuk menstabilkan harga bahan pokok.
Kelima, menuntut pemerintah untuk fokus melakukan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Keenam, menuntut pemerintah untuk menunda proyek strategis nasional.
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com
Kumpulan berita seputar Malang