Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes
TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Tagih aspirasi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan sebelumnya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tulungagung kembali mendatangi DPRD Tulungagung, Kamis (29/9/2022).
Para mahasiswa ini diterima para ketua komisi di DPRD Tulungagung.
Mereka memasang spanduk besar di belakang pimpinan komisi bertuliskan "Stop Politisasi Bansos", #parlemen bisu.
Namun dalam pertemuan di Ruang Aspirasi, sempat terjadi adu argumen.
Sebab para mahasisa mempertanyakan tidak adanya jajaran pimpinan dewan yang menerima mereka.
Sementara pihak DPRD yang diwakili Ketua Komisi C, Asrori, mengatakan jika ketua dan para wakilnya menghadiri undangan Korem di Madiun.
Namun akhirnya dialog dilakukan setelah ada jaminan aspirasi akan diteruskan ke pimpinan.
Para mahasiswa menanyakan aspirasi penolakan harga BBM bersubsidi yang hingga kini belum direspons.
Menurut Ketua Umum DPC HMI Tulungagung, Zulqan Zuhdi, kenaikan harga BBM bersubsidi memicu kenaikan harga barang dan jasa.
"Kenaikan harga BBM mempunyai efek domino pada masyarakat Tulungagung. Sebab mereka sebelumnya belum pulih dari pandemi Covid-19," terang Zulqan.
Lanjutnya, kenaikan harga BBM bersubsidi juga menjadikan masyarakat menengah menjadi jatuh miskin.
Karena itu, HMI Tulungagung mendorong agar kesejahteraan warga ditingkatkan.
Baca juga: Nelayan di Gresik Keluhkan Kelangkaan Solar hingga Tak Bisa Melaut: Padahal Harga BBM Sudah Naik
Terutama kelompok petani, nelayan, peternak dan guru honorer.
"Upah minimum warga Tulungagung harus ditingkatkan," tegasnya.
Zulqan juga menyori Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak banyak membantu.
BLT hanya memberikan efek sosial jangka pendek.
Apalagi dia menganggap, saat ini bantuan sosial (bansos) dipolitisasi dan menjadi ajang kampanye terselubung.
"Jangan politisasi bansos. Banyak kampanye terselubung dengan berbagai skema bansos," ucap Zulqan.
Para mahasiswa juga meminta pemerintah daerah memenuhi kebutuhan BBM bersusidi di seluruh SPBU di Tulungagung.
Pemerintah juga dituntut mengecek ulang serta memantau proses distibusi bansos.
Serta melibatkan elemen masyarakat untuk setiap keputusan, sesuai aturan yang berlaku.
Sementara Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Asrori mengaku sudah menyampaikan semua aspirasi mahasiswa.
Mulai dengan meneruskan ke DPRD Provinsi Jawa Timur hingga ke DPR RI.
Kini pihaknya akan kembali meneruskan aspirasi para mahasiswa ini seperti sebelumnya.
"Kami mengirimkan lewat surat dan sampai sekarang memang tidak ada respons," ucap Asrori.
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com
Kumpulan berita seputar Tulungagung