Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Faiq Nuraini
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Kota Surabaya mendukung upaya serius Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mengatasi banjir. Termasuk dalam dukungan anggaran.
Saat ini tengah pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023. Ditargetkan, APBD 2023 sudah harus digedok pada 10 November 2022 mendatang.
Salah satu yang menjadi perhatian serius Komisi C adalah alokasi anggaran untuk penanggulangan banjir. Surabaya harus bebas genangan. Anggaran pencegahan banjir ini naik hampir dua kali lipat dibanding tahun 2022 ini.
Pada 2022 ini, anggaran yang disiapkan untuk sistem pencegahan banjir sebesar Rp 541,1 miliar. Terbagi untuk tiga sub kegiatan yakni operasi dan pemeliharaan sistem drainase, rehabilitasi saluran drainase perkotaan, serta pembangunan sistem drainase.
Direncanakan pada 2023, anggaran penanggulangan banjir akan meningkat menjadi Rp 867 miliar.
Di antaranya untuk mendukung sistem drainase perkotaan di Surabaya. Termasuk di dalamnya pembangunan saluran primer, sekunder dan tersier dengan didukung 67 rumah pompa serta 77 bozem penampung air.
"Tetapi kami tekankan, paling tidak harus dibangun dua dam utama di hulu sungai Surabaya terlebih dahulu, selain waduk-waduk buatan atau bozem," ujar Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Baktiono, Rabu (12/10/2022).
Dua dam di hulu kota itu harus sudah dibangun tahun depan. Dam ini nantinya bisa operasional otomatis untuk buka dan tutup. Selain itu, air di daratan atau di sungai di ujung dan di hulu Kota Surabaya disedot dengan pompa yang berskala besar.
Tapi kalau air laut turun, dam dibuka dan air dari hulu sungai Kota Surabaya mengalir menuju ke laut.
"Harus bisa. Surabaya tahun depan harus bebas banjir. Saat ini ada 55 titik saluran air dikerjakan. Musim hujan besok harus dibuktikan. Semoga tidak ada genangan," harap Baktiono.
Dia juga mengingatkan agar Wali Kota Eri Cahyadi bisa berkomunikasi dan mencari anggaran dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penanganan banjir. Sebab Kota Surabaya juga sebagai ibu kota Provinsi Jatim.
Politisi senior PDIP itu menjelaskan bahwa anggaran Rp 867 miliar tersebut memang untuk pembuatan drainase, box culvert, serta saluran air kecil maupun besar.
Buktiono menyebut bahwa tata kelola penanganan banjir itu sudah ada sejak Wali Kota Bambang DH dan Tri Rismaharini dan telah banyak direvisi. Maka dari itu, pasca dua Wali Kota tersebut, Baktiono meminta jangan ada revisi program lagi kecuali ada metode-metode baru penanganan banjir.
Box Culvert Tembus Kampung