Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemkot Surabaya ingin memperluas kerjasama program Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) ke luar kota.
Harapannya, warga Surabaya bisa mengakses kesehatan secara gratis di luar kota dan begitu pun sebaliknya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, dua daerah tetangga yang akan diajak kerjasama adalah Gresik dan Sidoarjo. Menurutnya, peluang kerjasama cukup baik dilakukan daerah tersebut.
Mengingat, keikutsertaan masyarakat dalam JKN sudah mencapai UHC. "(Cakupan JKN) Baik Surabaya, Sidoarjo, maupun Gresik sudah 95 persen," kata Cak Eri di Surabaya, Minggu (16/10/2022).
Saat ini, komunikasi informal telah dilakukan. Baik depan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali dan Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan mematangkan detail kerjasama sehingga hal ini bisa segera dilakukan.
"Aku wis telpon-telponan (sudah menelpon kepala daerah Gresik dan Sidoarjo)," kata Cak Eri.
Dengan adanya kerjasama ini, warga dari ketiga daerah tersebut bisa mengakses kesehatan secara gratis lintas daerah.
"Harapan saya, warga Gresik dan Sidoarjo berobat di Surabaya gratis karena sudah bergabung BPJS," katanya.
"Begitu halnya warga Surabaya bisa berobat gratis di Gresik dan Sidoarjo karena sudah bergabung di BPJS. Inilah yang kami pikirkan bersama-sama Pak Bupati," katanya.
Apabila bisa dilakukan, tak menutup kemungkinan kerjasama bisa dilakukan dengan daerah-daerah lain. Terutama, bagi daerah yang telah mendapat predikat dalam UHC.
"Ini demi kepentingan umat, masyarakat. Bagaimana pemimpin bisa bersinergi membawa manfaat bagi umat," katanya.
Di Surabaya, data peserta Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC) telah berada di atas 100 persen dari total penduduk mencapai 2.987.040 jiwa. Tepatnya, 2.970.952 jiwa (100, 54 persen).
Rinciannya, JKN/KIS dengan segmentasi PBI APBD menjadi yang tertinggi dengan 1.057.321 jiwa. Kemudian, diikuti Pekerja Penerima Upah/ASN, TNI, Polri (885.501 jiwa), PBI APBN (573.710 jiwa),
Pekerja Bukan Penerima Upah/pekerja informal (400.528 jiwa), dan bukan pekerja/investor, pemberi kerja, pensiunan (66.980 jiwa).
Pemkot Surabaya menganggarkan sekitar Rp400 miliar untuk program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di 2022. Dengan bantuan ini, seluruh masyarakat Surabaya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.
Mengutip data BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Timur, sampai dengan Juni 2022 terdapat 12 dari 38 kabupaten/kota di wilayah setempat yang capaian kepesertaan JKN di atas 95 persen penduduknya. Sehingga, sudah mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC).
Program UHC di Surabaya pun telah dimulai Wali Kota Eri sejak 2021. UHC adalah program Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk membantu masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan fasilitas pelayanan yang berkualitas tanpa harus menghadapi kesulitan finansial.
Selain soal pembebasan biaya, Wali Kota juga memastikan percepatan pelayanan kesehatan. Mulai dari teknis pendaftaran online, nomor antrean, ruang tunggu pasien, hingga pelayanan rujukan pasien dari puskesmas ke rumah sakit.
Melalui percepatan pelayanan di fasilitas kesehatan, dokter atau tenaga kesehatan lainnya bisa mempermudah para pasien yang akan meminta rujukan ke rumah sakit. Nantinya, berkas rujukan dan rekam medis akan dikirim secara online ke rumah sakit yang dituju.
“Jadi tidak mempersulit pasien, karena Kota Surabaya sudah bekerjasama melalui program UHC,” ujar Mas Eri beberapa waktu sebelumnya.
Ia menginstruksikan Dinkes Kota Surabaya berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait dengan perubahan pelayanan pasien rujukan ke rumah sakit.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga membuat SOP untuk seluruh rumah sakit milik pemkot, dengan tujuan menyempurnakan kinerja pelayanan kesehatan di Kota Pahlawan