Baca tanpa iklan
Mulai dari pembanguan infrastruktur dan SDM. Seharusnya setiap program kelurahan harus mampu mengimplementasikan keinginan wali kota.
Kembalikan Permakanan ke Dinsos
Dalam catatan dan evaluasi Komisi A DPRD Surabaya, dakel yang mestinya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat itu tidak terserap maksimal.
Sebagaimana catatan komisi ini, serapan dakel di Surabaya tahun 2022 sangat minim.
Saat ini, dakel di Surabaya baru terserap sekitar 31,37 persen atau sekitar Rp 71,5 miliar.
Tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang bisa membuat ekonomi bangkit dan bergerak menjadi tak tercapai. Padahal, dalam APBD, anggaran 30 persennya digunakan untuk dakel.
"Dakel itu bersumber dari usulan RW/RT maupun warga. Sehingga dana yang digunakan juga tergantung dari potensi yang dimiliki oleh kawasan tersebut. Misalnya untuk pelatihan pembuatan kue dan lain sebagainya. Sehingga banyak cara untuk membangkitkan ekonomi bagi warga," tutur Habiba.
Dia mengatakan bahwa ada usulan dari para lurah untuk mengembalikan dana permakanan ke Dinas Sosial (Dinsos).
Pasalnya dana permakanan merupakan belanja sosial. "Jadi, ada usulan dari lurah-lurah untuk dana pemberdayaan masyarakat untuk permakanan dikembalikan posnya ke Dinsos," imbuhnya.
Oleh karena itu, ia juga berharap agar untuk melaksanakan amanah dari Permendagri tentang dakel perlu melibatkan seperti PKK.
"Makanya perlu didorong dan harus dimotivasi dengan melibatkan berbagai elemen. Seperti PKK," tambah Habiba.
Sementara itu, Lurah Simokerto Junaidi Abdilah mengatakan, selama ini pihaknya selalu mendengarkan apa yang menjadi kendala dan keinginan warga.
"Jadi ,selama ini kita turun mendengarkan apa saja kendala dan keinginan mereka. Dan kami hadir sebagai penyemangat. Apalagi kami ada dana kelurahan (dakel) yang bisa kita lakukan untuk intervensi dan mendukung sarana dan prasarana," terang Junaidi.