Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Fatimatuz Zahroh

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas hadir dalam Forum Koordinasi Pelayanan Publik Tahun 2023 di Gedung Negara Grahadi pada Senin (13/3/2023). 

Dalam kegiatan ini, MenPAN-RB juga melakukan Launching Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. 

Dalam sambutannya, Anas menyampaikan beberapa kunci terciptanya reformasi birokrasi yang ideal.

Bahkan Kementerian PANRB, telah menyiapkan Peraturan MenPANRB No 1 Tahun 2023. 

Baca juga: PKB Mulai Pelototi Figur untuk Pilgub Jatim 2024, Khofifah Indar Parawansa Masuk Radar

Dimana peraturan ini merupakan pembaruan dari PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.

Peraturan ini menuntut landasan lain untuk melakukan penyesuaian dengan pola pikir baru tentang jabatan fungsional ASN. 

“Sehingga nanti tidak ada kesalahpahaman yang menuntut pekerjaan cukup panjang. Tidak ada lagi nantinya yang jabatannya guru tapi masih mengisi DUPAK yang mengharuskan cuti sampai 3 hari agar selesai,” ucapnya.

“Ini juga memungkinkan perpindahan jabatan fungsional tidak terlalu rumit. Jadi tidak satu rumpun pun bisa melakukan mutasi. Ini yang dipercaya Presiden Jokowi mampu membuat birokrasi menjadi lincah,” tambahnya. 

Baca juga: Pemkab Trenggalek Tingkatkan Layanan Publik dengan Mening Deh, Topografi Pegunungan Bukan Halangan

Juga dirinya mengatakan bahwa problem dalam pelayanan harus diselesaikan secara matang dengan inovasi-inovasi pelayanan publik. 

Dirinya mencontohkan, bahwa di KemenPANRB, dilakukan inovasi jemput bola dengan membuka pelayanan melalui telepon dan daring juga dibantu SDM dari KemenPANRB. 

“Ini terbukti efektif karena mampu menurunkan perjalanan dinas ke kantor kami sebesar 85 persen. Jadi dana perjalanan dinas bisa ditekan dan dialihkan untuk pengendalian stunting,” kata Azwar Anas.

Di akhir, dirinya menyampaikan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government, mampu berdampak pada integrasi sistem. 

“Tapi dengan catatan tidak satu inovasi satu aplikasi. Kita sudah stop itu. Harapannya bisa ada satu sistem (aplikasi) yang mampu menjangkau seluruh pelayanan publik bagi masyarakat. Agar masyarakat tidak repot membuat akun pada tiap-tiap aplikasi pelayanan publik. Cukup sekai masukan data dan bisa digunakan berulang,” sebutnya. 

“Harapannya jika memang ada 1 sistem dalam seluruh inovasi pelayanan publik, Jawa Timur lah pelopornya. Karena Jatim peringkat pertama Tren Top Inovasi Instansi Pemerintah dalam KIPP tahun 2022,” pungkasnya.