Dengan jumlah lulusan SD yang mencapai 40.000 siswa, sementara kuota SMP negeri hanya 20.000. 

"Kami mendesak agar kelurahan aktif menjemput bola. Mereka harus mendata warga miskin. Surabaya harus zero anak putus sekolah. Nol putus sekolah harus benar-benar diwujudkan," tandas Reni Astuti. 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyinggung soal visi Kota Surabaya. Yakni, Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan.

Baca juga: Reni Astuti Dorong Pemkot Surabaya Beri Insentif untuk Kader Lingkungan Bank Sampah

Dengan visi besar itu, jika masih ada anak putus sekolah, maka sangat ironis. Artinya, belum humanis.

Reni Astuti mengatakan, layanan pendidikan adalah layanan mendasar untuk warga. Apalagi sudah menjadi amanah Undang-undang Dasar dan Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Surabaya wajib belajar 12 tahun.

Lewat perda itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya wajib memperhatikan pendidikan anak-anak.

Meski tingkat SMA dan SMK saat ini dikelola Pemprov Jawa Timur, namun Pemkot Surabaya masih punya tanggung jawab.

Reni Astuti mendorong pemkot segera berkoordinasi dengan Pemprov Jatim agar bisa memastikan anak-anak di Surabaya mendapat layanan pendidikan. Layanan dasar ini harus dipenuhi.

"Harus berkoordinasi dengan pemprov. Menginisiasi pemberian bantuan untuk anak usia sekolah," urai Reni Astuti.

Seperti yang sudah dilakukan selama ini. Pemkot Surabaya berhasil menggulirkan program beasiswa pemuda tangguh untuk jenjang SMA/SMK.

Beasiswa ini diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Setiap bulan siswa berhak atas Rp 200.000 per bulan. (adv)