Baca tanpa iklan
Jabatan ini dianggap sebagai penurunan pangkat dan pengasingan bagi Sarwo Edhie, yang sebelumnya mengepalai pasukan elit RPKAD.
Pada tahun 1968, Sarwo Edhie dipindahkan lagi ke jabatan Pangdam XVII/Cenderawasih di Papua.
Jabatan ini juga dianggap sebagai penurunan pangkat dan pengasingan bagi Sarwo Edhie, yang harus berhadapan dengan gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Pada tahun 1970, Sarwo Edhie dipindahkan lagi ke jabatan Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan.
Jabatan ini dianggap sebagai pensiun dini bagi Sarwo Edhie, yang harus meninggalkan dunia militer yang ia cintai.
Pada tahun 1973, Sarwo Edhie ditunjuk sebagai Gubernur Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI).
Jabatan ini dianggap sebagai jabatan terakhir bagi Sarwo Edhie, yang tidak memiliki peluang untuk naik pangkat lagi.
Kenapa Bisa Begitu?
Baca juga: Ketakutan Soeharto Kala Dielu-elukan Bocah SD, Ucapan Terbukti Saat Kekuasannya Tumbang
Sejumlah pengamat politik meyakini bahwa Soeharto takut kepada Sarwo Edhie.
Ia tidak mau ada "matahari kembar" di pemerintahannya.
Maklum saja, kala itu nama Sarwo Edhie begitu viral dan harum karena kesuksesannya mengganyang PKI.
Menurut sejarawan Salim Said dalam buku Menyaksikan 30 tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto (2016), nasib Sarwo senahas dua "king maker" (sosok yang membuat orang lain jadi raja) lainnya, yakni Letnan Jenderal Kemal Idris dan Mayor Jenderal HR Dharsono.
“Cerita yang beredar waktu itu adalah bahwa dalam penyingkiran Sarwo, Ali Moertopo memainkan peranan besar,” tulis Salim.
Salim bercerita bahwa ia mendengar dari Sarwo yang baru pulang dari menjenguk Soeharto di Cendana.
Sarwo, yang pernah menjadi Panglima Kodam Bukit Barisan (1967-68), dirumorkan berkeinginan untuk menggulingkan Soeharto.