Dia berharap, kebijakan tersebut ditinjau ulang.

Karena saat kesepakatan, ratusan wali murid memang diundang.

Namun menurutnya tidak membuat kesepakatan dari nol.

"Jadi di sana sudah ditawarkan tiga pilihan. Hanya pada beda tahun Inova. Kesepakatan itu harus dipikir ulang, khususnya mobil," terangnya.

Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo, Nurhadi mengatakan, dirinya sudah meminta agar Kepsek SMPN 1 dan Komite merevisi ulang rencana penarikan sumbangan tersebut bagi orang tua siswa.

"Kemarin sudah saya hubungi kepala sekolahnya. Saya minta mereka (SMPN 1 Ponorogo) berpikir ulang, mana program yang esensial dan tidak," ujar Nurhadi, Jumat (29/9/2023), dikutip dari Kompas.com.

Nurhadi mengatakan, sejatinya Pemkab Ponorogo sudah memberikan masukan bagi satuan pendidikan agar pelayanan pendidikan tidak sampai memberatkan masyarakat.

"Semestinya satuan pendidikan bisa melakukan skala prioritas penarikan, sumbangan dari komite,"

"Untuk itu harus memperhitungkan bagaimana kepentingan masyarakat biar menjadi nyaman," katanya.

Terhadap fakta itu, Nurhadi sudah menghubungi Komite dan Kepsek SMPN 1 Ponorogo merevisi ulang penarikan sumbangan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Saat ditanya pengadaan atau peremajaan mobil sudah mendesak di SMPN 1 Ponorogo, Nurhadi menyatakan, pengadaan mobil harus dievaluasi kembali.

Sementara itu Kepsek SMP N 1 Ponorogo, Imam Mujahid mengakui, penarikan iuran siswa tersebut sudah sesuai prosedur karena telah ada rapat bersama orang tua dan komite sekolah sebelumnya.

"Jadi itu memang program komite karena Komite mitra sekolah. Jadi sekolah manut pada Komite," kata Imam Mujahid, dikutip dari Kompas.com pada Sabtu (30/9/2023).

"Komite yang membuat kebijakan bersama orang tua. Kedua proses yang dilalui sangat panjang dan itu pertimbangan yang banyak," lanjutnya.

Selain itu Imam Mujahid mengatakan, rapat tersebut mendatangkan aparat penegak hukum (APH) untuk memberikan sambutan.