Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Didik Mashudi

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Baru 4 hari dilantik Gubernur Jatim, Pj Wali Kota Kediri Zanariah sudah didemo pegiat LSM Rakyat Muda Bersatu (Ratu) di Balai Kota Kediri, Selasa (7/11/2023).

Aksi unjuk rasa LSM Ratu untuk memprotes mutasi puluhan pejabat Pemkot Kediri. Karena berdasarkan temuannya, ada sejumlah pejabat yang dilantik belum memenuhi persyaratan.

Diberitakan sebelumnya, menjelang akhir masa jabatannya, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar melakukan mutasi puluhan pejabat Pemkot Kediri.

Aksi pendemo ini mendapatkan penjagaan puluhan aparat kepolisian yang berjaga di halaman Balai Kota Kediri.

Pendemo sempat menempelkan sejumlah poster yang dibawanya di tembok serambi Balai Kota. 
Beberapa tulisan bertuliskan,

"Penjabat Harus Kerja Untuk Rakyat Bukan Untuk Partai", "Kami Tidak Ingin Gaji Elit Tapi Kerja Nol" dan "Yang Utama Bekerja Untuk Rakyat Kota Kediri".

Baca juga: Gubernur Jawa Timur Khofifah Secara Resmi Melantik Zanariah Sebagai Pj Wali Kota Kediri

Setelah berorasi dengan megaphone, perwakilan pendemo meminta untuk bertemu langsung dengan Pj Wali Kota Kediri Zanariah.

Namun setelah sempat menunggu beberapa saat diperoleh keterangan jika Pj Wali Kota Kediri sedang bertugas keluar kota.

Karena yang menjadi sasaran demo tidak di tempat, Saiful Iskak, Korlap Aksi Demo LSM Ratu kemudian meninggalkan Balaikota dan berjanji bakal beraksi lagi Minggu depan.

Saiful menjelaskan, berharap Pj Wali Kota Kediri dalam kinerjanya tidak ada unsur politik. Sehingga marwah aparatur sipil negara (ASN) tetap terjaga.

Baca juga: Gubernur Jawa Timur Khofifah Secara Resmi Melantik Zanariah Sebagai Pj Wali Kota Kediri

Baca juga: Wali Kota Kediri Instruksikan Siswa SD dan SMP Tak Wajib Beli Seragam di Koperasi Sekolah

Berkaitan dengan rotasi mutasi yang dilakukan oleh walikota sebelumnya ada sejumlah pejabat yang masih belum sesuai jenjang kepangkatan dan kapasitasnya menduduki jabatan yang sekarang ditempati. 

"Mutasinya yang dilakukan merupakan pemaksaan serta asal-asalan. Kelihatannya ada unsur kepentingan-kepentingan," ungkapnya.

Sehingga Pj Walikota harus mengevaluasi pejabat yang tidak memenuhi syarat. Selain itu Saiful juga meminta agar memastikan ASN Pemkot Kediri netral dan tidak berkaitan dengan penyalahgunaan sumber daya untuk tujuan politik pragmatis.

"ASN harus netral," tandasnya. 

Saiful juga menuntut Pj Wali Kota membenahi sistem birokrasi yang belum berjalan baik dan sehat. Karena masih banyak pelaku usaha yang nakal yang belum melengkapi izin sudah berani melakukan kegiatan usaha.

Selain itu juga diungkapkan masih adanya sejumlah sekolah saat siswanya telah lulus, namun ijasahnya masih ditahan pihak sekolah