Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Yusab Alfa Ziqin

TRUBUNJATIM.COM, BOJONEGORO - Penggunaan APBD Bojonegoro 2023 belum optimal. Hingga November 2023 ini, serapannya masih rendah. Baru sekitar 53 persen.

Hal itu diungkap Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman dalam acara di Pendopo Malowopati Bojonegoro, Jumat (10/11/2023) lalu.

Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto mengakui hal ini. Pihaknya juga telah menginstrusikan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan penyerapan segera.

Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto meneruskan, ada beberapa langkah taktis kini sedang dipercepat Pemkab Bojonegoro untuk mengoptimalkan serapan APBD 2023 ini.

Selain menyegerakan penyelesaian tagihan dari para kontraktor proyek infrastruktur Pemkab Bojonegoro, kata dia, Pemkab Bojonegoro kini juga sedang melekaskan pembayaran-pembayaran bernilai nesar.

"Salah satunya, pembayaran pembebasan lahan untuk Proyek Bendungan Karangnongko," jelasnya saat dihubungi Tribunjatim.com, Senin (13/11/2023).

Baca juga: Serapan APBD Belum Maksimal, Pj Bupati Bojonegoro Percepat Penyelesaian Tagihan dari Kontraktor

Untuk diketahui, Pemkab Bojonegoro memang andil dalam proyek Bendungan Karangnongko. Kendati, proyek di Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro itu proyek strategis nasional (PSN).

Andil Pemkab Bojonegoro adalah membebaskan lahan warga terdampak proyek Bendungan Karangnongko. Dana disiapkan Pemkab Bojonegoro untuk andil tersebut tak kurang dari Rp 362 miliar.