Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi siap menindaklanjuti keputusan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa soal besaran Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2024.

Menurut Eri Cahyadi, besaran tersebut merupakan jalan tengah antara keinginan buruh dan pengusaha.

Sebelumnya, Gubernur Khofifah telah memutuskan besaran UMK di 38 kabupaten/kota di Jatim pada Kamis (30/11/2023).

Besaran UMK Surabaya 2024 mencapai Rp 4.725.479 atau meningkat Rp 200 ribu (4,42 persen) dibanding UMK Surabaya 2023, serta menjadi yang tertinggi di Jawa Timur.

Terkait keputusan tersebut, Eri Cahyadi akan menindaklanjuti.

"Kalau saya mengikuti. Ibu gubernur pasti sudah memiliki pertimbangan yang matang," kata Eri Cahyadi saat dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (1/12/2023).

Hal ini dengan mendengarkan harapan buruh, memperhitungkan kemampuan pengusaha, serta mengacu pada peraturan yang berlaku.

"Sehingga, kami dari pemkot akan mengikuti apa yang ditetapkan ibu gubernur," katanya.

Ia juga meyakini keputusan gubernur tersebut akan dijalankan oleh pengusaha di Surabaya.

"Kami juga akan ngobrol dan bertemu dengan pengusaha," katanya.

Sekalipun meningkat, besaran kenaikan tersebut masih di bawah tuntutan serikat pekerja. Mengingat, pekerja meminta kenaikan hingga 15 persen.

Eri Cahyadi menjelaskan, selain berkerja secara formal dan mendapatkan penghasilan sesuai UMK, masyarakat di Surabaya juga mendapat intervensi melalui program padat karya.

Program padat karya diberikan kepada mereka yang belum bekerja atau mendapatkan penghasilan di bawah standar.

Melalui program ini, warga Surabaya mendapatkan intervensi pelatihan kerja, bantuan pemodalan, hingga akses pasar.