Bidang usaha yang diberikan juga disesuaikan dengan keahlian warga yang bersangkutan.

Karenanya, setiap keluarga di Surabaya bisa mendapatkan penghasilan di atas nilai UMK. Hal ini pula yang membuat angka kemiskinan di Surabaya turun tajam dan berada di peringkat kedua kemiskinan terendah di Jawa Timur.

"Kami lakukan secara masif di 2023 ini adalah pengurangan kemiskinan dan padat karya. Semoga kemiskinan di 2024 akan menurun," katanya.

"Sebab, keberhasilan pemerintah itu bukan hanya bicara infrastruktur saja. Namun, juga penurunan kemiskinan, pengangguran, angka kematian ibu dan anak, gini ratio, dan pergerakan ekonomi. Infrastruktur itu harus bisa menunjang tujuan tersebut," katanya.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya, jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya pada bulan Maret 2023 memang menurun dibanding 2022.

Bahkan, dengan persentase 4,65 persen, angka kemiskinan di Surabaya berada di bawah angka kemiskinan tingkat provinsi (10,35 persen) dan terendah kedua di tingkat provinsi.

Pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Surabaya mencapai 136,37 ribu jiwa. Jumlah ini berkurang sebesar 1,84 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 (138,21 ribu jiwa).

Persentase penduduk miskin di Kota Surabaya juga mengalami penurunan dari 4,72 persen menjadi 4,65 persen.

"Kami optimistis di Maret 2024 juga akan semakin turun. Sebab, program padat karya kami lakukan secara masif selama 2023," katanya.