"Pak mohon di baca tulisan sy ini pak mentri @sandiuno @smindrawati memang tdk mematikan tapi lgsg MODYAARR.maaf lahir batin atas kelancangan saya kali ini. bismillah di respon, klo bisa ijin menghadap pak Mentri sama Asosiasi sy biar kita gak Stroke berjamaah. Wassalamu’alaikum wr.wb," tutupnya.

Sejumlah netizen yang mengetahui hal itu sontak ramai memberikan komentar dan tak sedikit yang mendukung protes Inul Daratista.

"Lemess banget sii kalau sampai beneran terjadi"

"Gak sdh2 pjak sungguh mresahkan, kmi yg gji 3jt aj d pjakin"

"Ngertiii puolllllll.. intine aku dukung mba inul & mas adam jd capres sii"

"Ini ibarat kerja untungnya disetor pemerintah semua, kerja bakti pengusahannya"

"Gaji Dpr, BUMN dan lembaga negara lain aja sesuaikan dg UMR biar bisa sama merasakan dg rakyat, bukannya mereka wakil & Petugas rakyat?"

"Ya Allah ...,itu percaturan pajak apa....sampai segede itu,mencekik leher pengusaha hiburan ...kenapa ng dirampas sekalian semua 100 persen buat pajak....,peraturan nga masuk akal,dari dl sy kerja yg namanya pajak itu cuma 10 persen Bunda...,sabar Bunda sayang .....smg ini cuma wcana sj...." ungkap beberapa netizen.

Kebijakan pajak hiburan 40-75 persen memang tengah mengkhawatirkan para pengusaha UMKM di Malang Raya.

Sandiaga Uno pun menyampaikan, perlu adanya duduk bareng (diskusi) antara pemerintah dengan para pengusaha.

Hal itu diungkapkannya usai menghadiri kegiatan Pelatihan Barista Kopi yang diselenggarakan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Malang, Jawa Timur, pada Jumat (12/1/2024).

Dia mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah meskipun adanya kebijakan pajak tersebut berusaha tidak memberatkan para pengusaha.

"Ini yang perlu banyak sosialisasi dan diskusi. Kita akan tanya kalau 15 persen kan sekarang sudah diterima, nah ini perlu diskusi," jelas Sandiaga Uno.

"Makanya kita bikin pelatihan ini supaya pemerintah juga bisa ngopi bersama masyarakat terutama pengusaha kecil. Yang saat ini mulai bangkit namun khawatir dengan beban pajak," lanjutnya.

Sadiaga Uno mengatakan, ia memahami kebijakan tersebut sangat memberatkan para pengusaha UMKM.