Namun jika masyarakat mendapati tarif yang tidak wajar, Heru meminta untuk mengadu.

Dalam karcis dicantumkan nomor aduan 0813 3796 37520 yang bisa dimanfaatkan warga.

Heru memprediksi pemberlakukan Perda ini akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor parkir.

“Prediksinya memang turun, tapi pendapatan lain-lain di luar parkir bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” ujar Heru.

Pantauan di lapangan, masih banyak kantong parkir yang tidak dijaga oleh juru parkir.

Selain itu muncul warga yang menjadi tukang parkir dadakan, bukan di bawah Dishub Kabupaten Tulungagung.

Mereka memungut biaya parkir layaknya juru parkir resmi namun tidak memberikan karcis parkir.

Padahal bahu jalan adalah wilayah milik negara dan hanya petugas pemerintahan yang bisa memungut uang parkir.

Keberadaan tukang parkir tidak resmi ini belum ditertibkan oleh Dinas Perhubungan.