TRIBUNJATIM.COM - Kubu Prabowo jelaskan soal janji makan siang gratis yang disebut memangkas subsidi BBM dan elpiji.

Menurut mereka, justru bukan memangkas subsidi BBM dan elpiji, tapi menghemat.

Lalu seperti apa penjelasan kubu Prabowo selengkapnya?

Baca juga: Aksi Marshel Widianto saat 1 Panggung Sama Prabowo Jadi Sorotan, Ditegur Mayor Teddy, Gibran Minggir

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno.

Ia menegaskan, pihaknya tidak akan memangkas subsidi energi seperti bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji 3 kg untuk program makan siang gratis.

Eddy menegaskan, ini untuk mengklarifikasi pernyataannya ketika wawancara dengan salah satu media asing.

Yakni terkait subsidi BBM dan gas elpiji 3 kg bakal dipangkas demi program makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah.

Eddy menjelaskan, pernyataan utuhnya dalam wawancara tersebut adalah capres-cawapres no urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan mengevaluasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran.

"Yang saya katakan secara keseluruhan adalah subsidi yang tidak tepat sasaran akan dievaluasi," kata Eddy dalam keterangannya pada Sabtu (17/2/2024).

"Dan penghematannya dapat dialokasikan untuk pembiayaan program APBN lainnya," imbuhnya.

"Saya tidak pernah mengatakan bahwa subsidi BBM bakal dipangkas, tapi penyaluran subsidi energi perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran," imbuh dia.

Pimpinan Komisi VII DPR RI ini menjelaskan bahwa pemerintah menggelontorkan subsidi energi sebesar Rp500 triliun di tahun 2023.

Sedangkan Rp350 triliun digelontorkan pada tahun 2024.

Jumlah subsidi tersebut, kata Eddy, hanya digunakan untuk Pertalite dan gas elpiji 3 kg.

Menurut dia, 80 persen dari subsidi energi tersebut justru dinikmati oleh kalangan yang tidak berhak menerimanya, seperti masyarakat yang mampu dan industri.

"Dalam wawancara itu saya jelaskan bahwa 80 persen subsidi energi yang salah sasaran dan dinikmati mereka yang tidak berhak ini akan diatur kembali agar lebih tepat sasaran, yakni kepada mereka yang tidak mampu dan membutuhkan seperti UMKM," ungkap Eddy.

"Bagaimana cara mengaturnya? Yaitu dengan menyempurnakan data penerimanya dan diperkuat dengan payung hukum yang menegaskan kriteria masyarakat yang berhak menerima subsidi ini, termasuk soal sanksi bagi mereka yang melanggarnya," jelas dia.

Menurut Eddy, jika subsidi energi yang tersalur lebih tepat sasaran, maka bisa menghemat APBN, dan selanjutnya digunakan untuk pembiayaan program-program lain, termasuk makan siang gratis.

Baca juga: Ternyata Ibu Bayi M Prabowo Gibran Langsung Nyoblos usai Melahirkan, Ayah Kaget Buka FB Anak Viral

Seperti diketahui, paslon no urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencanangkan program makan siang gratis bila dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

Program makan siang gratis secara bertahap menyasar semua anak di seluruh Indonesia untuk menuntaskan masalah kurang gizi dan stunting.

Terkait kapan program makan siang gratis akan dimulai, kebijakan ini akan berjalan ketika Prabowo dan Gibran dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.

Hal itu disampaikan Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono.

Ia mengatakan, program tersebut akan dijalankan secara bertahap dengan skala prioritas.

Ia mengingatkan bahwa program makan siang gratis tidak akan langsung diberikan kepada 82,9 juta anak pada 2025 mendatang.

Budisatrio membantah bahwa program makan siang gratis baru akan dimulai pada 2029, sebagaimana isu yang beredar di media sosial.

"Daerah yang paling memungkinkan dan membutuhkan akan diprioritaskan terlebih dahulu pada tahun pertama," jelas Budi dikutip dari Kompas.com, Jumat.

Budi menambahkan, di tahun-tahun berikutnya atau 2026, 2027, dan seterusnya jumlah programnya secara bertahap ditambah.

"Sehingga mencapai target maksimal 82,9 juta anak akan menerima program makan siang dan susu gratis pada 2029," kata dia.

Di sisi lain, Luhut Binsar Pandjaitan tegas menolak jadi menteri lagi meski Prabowo nanti jadi Presiden 2024.

Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi ini mengungkap alasannya menolak jadi menteri.

Apakah alasan Luhut?

Luhut menyatakan, dirinya memilih untuk pensiun dari jabatan publik setelah 2024.

Keputusannya tersebut sesuai dengan permintaan sang istri, Devi Simatupang.

Ternyata sang istri yang melarangnya kembali menjadi menteri meskipun presiden selanjutnya Prabowo Subianto.

"Enggak, istri saya enggak setuju saya menteri lagi," kata dia usai mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) 014 Banjar Pengayehan, Desa Cemangi, Kabupaten Badung, Bali, pada Rabu (14/2/2024).

Kendati demikian, Luhut mengaku tidak akan menolak apabila pemerintahan selanjutnya meminta saran darinya.

"Enggak, kalau saya jadi menteri lagi cukuplah sudah, hahaha. Ya kalau beri saran-saran ya (boleh)," kata dia.

Luhut mengatakan, alasannya memilih mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, karena akan meneruskan program era Presiden Joko Widodo.

Ia menilai program era Jokowi perlu dilanjutkan untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia menjelang bonus demografi tahun 2030.

"Saya tahu persis kalau tidak keberlanjutan maka ekonomi kita itu nanti jadi seperti yoyo. Karena ingat bonus demografi kamu itu akan habis pada tahun 2030-an," terangnya.

"Jadi kita harus sadar betul itu tidak boleh main-main. Keberlanjutan dari apa yang dibuat pak Jokowi, dan juga tentu ada penyempurnaan sana sini."

"Karena enggak mungkin itu selesai satu presiden, bisa satu dua presiden baru selesai," kata dia.

Luhut pun optimistis Prabowo-Gibran akan memenangkan kontestasi politik lima tahunan ini dalam satu putaran.

"Kita lewat dari survei-survei aja. Kalau saya pikir ya satu putaran," kata dia.