TRIBUNJATIM.COM - Penyebab beras kini langka dan mahal salah satunya karena kebijakan bansos yang ugal-ugalan jelang Pemilu 2024 lalu.

Hal itu disampaikan anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher.

Seperti apa penuturannya?

Ia mengatakan, harga beras yang mahal dan langka di pasaran dalam beberapa bulan terakhir, terjadi akibat kebijakan bantuan sosial yang salah penerapan.

"Kondisi ini mengkhawatirkan karena dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap bahan pokok," ujar Netty dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (23/2/2024), dikutip dari situs dpr.go.id.

"Padahal sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan dan Idulfitri, di mana kebutuhan akan bahan pokok meningkat," imbuh Netty.

Dia tidak sependapat dengan pemerintah yang menyebut kelangkaan dan mahalnya beras di pasaran karena perubahan cuaca yang membuat hasil panen jadi turun.

"Alasan adanya El Nino dan gagal panen bukanlah faktor tunggal yang membuat beras menjadi langka dan mahal," katanya.

"Kebijakan bansos yang ugal-ugalan tanpa memikirkan ketersediaan pasokan juga menjadi faktor penyebab beras langka," tambah Netty.

"Bansos jor-joran ini tidak urgen sebagaimana zaman Covid-19," tuturnya.

"Anehnya lagi, bansos jelang Pemilu kemarin lebih sering dan lebih banyak ketimbang pada masa pandemi," sindir Netty.

"Pemerintah harus berani mengakui dan mengevaluasi kebijakan tersebut," tambahnya.

Oleh sebab itu, Netty meminta pemerintah melakukan langkah-langkah penanggulangan dengan aksi nyata.

Daripada hanya sibuk membuat klarifikasi soal bansos dan kelangkaan beras di pasaran.

"Tanggung jawab negara untuk menyediakan bahan pangan murah dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat."

"Segera atasi kelangkaan dan kemahalan ini dengan cara-cara efektif, seperti operasi pasar dan kontrol distribusi."

"Pastikan tidak ada kelompok yang bermain di air keruh, misalnya, adanya penimbunan guna mengeruk keuntungan," pungkas Netty.

Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Lampung menemukan penyebab kelangkaaan dan mahalnya harga beras di ritel modern di Lampung.

Kepala Kantor Wilayah II KPPU Lampung, Wahyu Bekti Anggoro mengatakan, salah satu penyebabnya, ada produsen yang sengaja menghentikan distribusi ke ritel modern.

"Hasil pemantauan, kami menemukan adanya surat pemberitahuan dari salah satu produsen bahwa distribusi ke ritel modern dihentikan sementara," kata Wahyu, dalam keterangan tertulis, Rabu (21/2/2024).

Penghentian suplai ini dilakukan karena yakni harga dari produsen akan mencapai Rp14.500 per kilogram (kg).

Sedangkan harga eceran tertinggi (HET) Rp13.900 per kg.

"Karena ritel modern tidak dapat menjual produk di atas HET yang ditetapkan pemerintah, maka produsen menghentikan suplai kepada ritel," kata Wahyu.

KPPU juga mendapati suplai terakhir oleh produsen ke ritel modern dilakukan pada 9 Februari 2024.

Selain itu dari hasil penelusuran ke produsen, juga didapatkan keterangan bahwa saat ini produsen hanya mendistribusikan beras ke pasar tradisional yang mau menjual sesuai HET.

Menurut Wahyu, harga beras medium di tingkat produsen mencapai Rp14.200 per kg dan beras premium Rp14.500-Rp14.700 per kg.

"Artinya, harga beras premium sudah di atas 5,75 persen dari HET dan beras medium di atas 30,27 persen dari HET," kata Wahyu.

Baca juga: Sulastri Makan Nasi Dicampur Gaplek saat Tahu Harga Beras 1 Kg Meroket, Kini Hemat Sampai 4 Hari

Dia menambahkan, kenaikan harga beras di tingkat produsen ini dipengaruhi naiknya harga bahan baku gabah kering panen (GKP) yang kini sudah mencapai Rp7.750 - Rp8.200 per kg.

Harga ini jauh di atas harga acuan pembelian (HAP) GKP di penggilingan yang telah ditetapkan pemerintah yakni Rp5.100 per kg.

"Ketersediaan stok gabah di tingkat produsen terpantau tersedia terbatas, khususnya gabah untuk bahan baku beras premium."

"Sedangkan stok gabah untuk jenis beras asalan terpantau tersedia cukup," kata Wahyu.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, kenaikan harga beras yang mencapai 7,7 persen year to date (ytd), perlu diwaspadai.

Menurut Menkeu, kenaikan harga beras tersebut mempunyai potensi menyumbang peningkatan inflasi pada komoditi pangan yang bergejolak atau volatile food.

"Hingga 21 Februari, beras kita telah mencapai rata-rata harga di angka Rp15.175. Ini yang memberikan kontribusi terhadap inflasi volatile food di dalam headline inflasi kita," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (22/2/2024), seperti dikutip dari Antara.

Dia mencatat, hingga akhir Januari 2024, inflasi terhadap volatile food Indonesia di angka 7,2 persen secara tahunan (yoy).

Namun menurut dia, saat ini tingkat inflasi Indonesia masih relatif aman, bahkan cenderung lebih rendah dibandingkan negara-negara maju lainnya.