TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Proses rekapitulasi atau penghitungan suara hasil Pemilu 2024 tingkat kabupaten yang digelar di KPU Sidoarjo diwarnai aksi demontrasi dari Partai Buruh, Jumat (1/3/2024). 

Massa menggelar unjuk rasa di depan KPU Sidoarjo bersamaan hari kedua proses rekapitulasi digelar di sana.

Mereka memprotes tahapan penghitungan suara karena dinilai banyak kecurangan mulai tingkat TPS, Kecamatan hingga Kabupaten Sidoarjo. 

"Buktinya proses penghitungan di Porong ada perbedaan hasil suara. Perselisihan suara masih terjadi karena ada rekayasa," kata Ketua Partai Buruh Sidoarjo Agus Supriyanto dalam orasinya. 

Agus menilai pelaksanaan pemilu kali ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Bahkan dia sempat menyebut bahwa banyak kotak suara yang segelnya dibuka oleh oknum-oknum penyelenggara pemilu.

"Kami menemukan di beberapa kelurahan dilakukan pembukaan segel kotak suara. Ditingkat kecamatan juga demikian," lanjutnya. 

Ketika pemilu dilaksanakan dengan penuh kecurangan maka pemimpin yang dihasilkan juga tidak baik.

Karena itulah Partai Buruh berharap KPU dan Bawaslu menindak oknum-oknum yang merusak proses Pemilu 2024. 

"Kami akan terus mengawal penghitungan suara ini baik di tingkat kabupaten hingga Provinsi. Kami partai buruh merasakan langsung bagaimana kecurangan itu terjadi," tegasnya. 

Di dalam gedung KPU juga proses penghitungan memanas sejak Kamis malam kemarin. Bahkan proses penghitungan untuk Kecamatan Porong sempat dihentikan lantaran ada selisih data hasil perolehan suara untuk Caleg DPRD Jatim dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat. 

Akibat kerancuan itu suasana perhitungan memanas, hingga diputuskan dipending dan dilanjutkan di hari kedua dengan membuka kertas plano. 

Menurut Ketua KPU Sidoarjo M Iskak, pihaknya mengambil jalan tengah untuk membuka plano di beberapa TPS yang diduga ada pergeseran suara, terkuat adanya perselisihan data suara Caleg DPRD Jatim di Kecamatan Porong tersebut. 

"Supaya dalam proses rekap kabupaten ini suara partai tidak bergeser kemanapun. Kalau ada keberatan dan bisa membuktikan kita akan buka plano," kata Iskak. 

Diceritakan, keputusan menunda atau pending proses penghitungan suara karena kondisinya sudah tidak memungkinkan.