Kendati begitu, Sumedi berharap, biaya iuran air bisa dinaikkan dengan alasan untuk menutupi biaya kebutuhan listrik pompa air tersebut.

Disisi lain, warga yang sudah menikmati air bersih dari penggunungan itu selama empat tahun kini menelan kekecewaan.

Kini, warga pun kesulitan mencari air bersih. Mereka terpaksa mengambil air di sumur resapan yang jaraknya sejauh hampir 1 km.

"Diputusnya setelah pemilu, sekitar tanggal 18 Februari 2024 kemarin," kata warga bernama Buki saat ditemui di kampunya pada Selasa (12/3/2024).

"Beliau minta supaya dapat 100 suara dari kampung ini, berhubung suaranya ngga nyampe pas pemilu, akhirnya diputus sama dia," ucapnya.

Baca juga: Suami Caleg di Jember Bernasib Tragis, Tewas di Perlintasan Kereta Api, Sempat Pamit : Mohon Maaf

Buki mengungkapkan tidak ada perjanjian warga untuk mendukung si pemilik air bersih dalam urusan politik pada saat penyaluran air bersih.

Buki mengakui warga membayar setiap bulan selama air bersih mengalir di setiap rumah warga setempat.

"Sudah empat tahun ngalir, mungkin butuh bayar listriknya atau apa, kita diminta biaya Rp 10 ribu per kubik," ungkapnya.

Pembayaran tersebut dilakukan oleh warga setiap bulan, dengan harga sesuai banyaknya volume air yang mereka ambil.

Warga lainnya, Satriah mengakui adanya kesepakatan warga dengan si pemilik sumur bor pada saat pemilu 2024.

Namun dikarenakan banyak warga kampung yang awam, kata dia, sehingga banyak warga tidak memilih caleg yang bersangkutan.

Baca juga: Suami Caleg di Jember Bernasib Tragis, Tewas di Perlintasan Kereta Api, Sempat Pamit : Mohon Maaf

"Inginnya orang sini milih ke situ (caleg PKS,-red) tapi orang sini ngga milih ke situ, akhirnya kecewa," ungkapnya.

Pada saat penyetopan dilakukan oleh si pemilik, menurut Satriah warga setempat hanya bisa pasrah.

Lantaran sumur bor tersebut milik pribadi yang bersangkutan, bukan milik pemerintah.

"Itu kan punya nya yah, kalo diminta diputus yah diputus," ungkapnya