Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Izi Hartono

TRIBUNJATIM.COM.SITUBONDO - Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di depan  kantor Pemkab Situbondo, Jumat (14/6/2024).

Aktivis mahasiswa yang tergabung rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII) berunjuk rasa menolak wacana eks lokalisasi yang bakal disulap menjadi kawasan wisata karaoke.

Dalam aksinya didepan pintu masuk Pemkab Situbondo, para mahasiswa mendesak Bupati Karna Siswandi untuk keluar menemuinya.

Namun karena tidak kunjung keluar, akhirmya membuat para mahasiswa tidak tahan dan melampiaskan kekecewaannya dengan membakar bam bekas.

Akan tetapi polisi yang berjaga mengamankan jalanya aksi berusaha mengambil dan mengamankan ban bekas mobil yang terbakar tersebut.

Baca juga: Demo Puluhan Mahasiswa IMM di Gedung DPRD Jember Ricuh, Saling Dorong hingga Polisi Pukul Pendemo

Sayangnya, upaya polisi mengamanka ban bekas itu mendapat perlawanan dari kalangan pengunjuk rasa.

Sehingga akhirnya bentrok polisi dan mahasiswa tidak terelakkan.

Aksi dorong mendorong pun terjadi dan bahkan dari kerumunan mahasiswa terlihat ada yang melempati polisi dengan telur dan batu.

Sehingga untuk meredam kemarahan para mahasiswa yang terus melawan dan memaksa masuk menerobos pagar betis pengamanan, akhirnya polisi mengamankan salah seorang mahasiswa.

Melihat temannya diamankan, keributam polisi semakin terjadi hingga polisi berhasil menenangkannya.

Para mahasiswa mulai tenang, setelah Sekdakab, Wawan Setiawan keluar dan menemui aktivis mahasiswa itu.

Ada beberapa tuntutan dalam aksi mahasiwwa itu, diantaranya menolak esk lokalisasi Gunung Sampan menjadi kawasan wisata karaoke, pemerintah daerah harus tegas dengan wacana GS itu karena tidak seauai dengan jargon kota Situbondo sebagai kota santri, mendesak Disporak menarik kembali wacana menjadikan GS sebagai kawasan wisata karaoke dan menindak tegas menutup tempat prostitusi dari ujung timur sampai kebarat.

Sekdakab Wawan Setiawan mengatakan, pihaknya telah menerima beberapa tuntutan darinpara mahasiswa itu.

"Ada lima tuntutan yang disampaikan ke pemerintah daerah," ujarnya.