Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya memvonis dua terdakwa kasus korupsi pembangunan gedung pertemuan Desa Melis, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, masing-masing 1 tahun penjara.

Selain pidana 1 tahun penjara, Jaelani dan Qomarudin juga harus membayar pidana denda masing-masing Rp 50 juta.

Jika tidak dibayarkan, mantan Kepala Desa Melis, serta perangkat Desa Melis tersebut harus menjalani pidana 2 bulan penjara.

Atas putusan tersebut, para terdakwa dan penasihat hukum menerima putusan majelis hakim, sedangkan penuntut umum (PU) masih pikir-pikir.

Salah satu pertimbangan pikir-pikir karena putusan hakim lebih rendah dibandingkan tuntutan, yaitu pidana 1 tahun dan 3 bulan penjara, serta denda Rp 200 juta subsider 3 bulan penjara.

"Penuntut umum diberikan waktu 7 hari untuk menentukan sikap, menerima putusan majelis hakim atau mengajukan upaya hukum banding," kata Kasi Intel Kejari Trenggalek, Rio Irnanda, Jumat (6/9/2024).

Rio menambahkan, selama proses hukum keduanya telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 156.212.424.

Baca juga: Sidang Kasus Korupsi Dana BOS Rp 500 Juta di SMPN 3 Trenggalek Bergulir, JPU Hadirkan Pihak Sekolah

Uang tersebut dititipkan kepada penuntut umum di rekening RPL (Rekening Pemerintah Lainnya). Mengacu pada putusan pengadilan, uang tersebut kemudian disita sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.

"Masing-masing terdakwa mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 78.106.212, sehingga jumlah totalnya sesuai dengan kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan kedua terdakwa," lanjut Rio.

Diberitakan sebelumnya, Jaelani bersama perangkat desa sekaligus Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Qomaruddin bekerja sama untuk melakukan korupsi pembangunan gedung pertemuan Desa Melis tahun anggaran 2015-2018.

Kedua terdakwa punya peran masing-masing dalam kasus korupsi tersebut.

Qomaruddin memanipulasi dokumen pendukung laporan pertanggungjawaban atas perintah Jaelani sehingga menyebabkan kerugian negara yang telah diaudit sebesar Rp 156 juta.

Diketahui total anggaran untuk proyek tersebut sebesar Rp 579 juta yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2015-2018.

Sedangkan pelaksanaan pembangunan gedung pertemuan tersebut tergantung ADD yang dikucurkan dan dialokasikan oleh pemerintah desa setempat.