TRIBUNJATIM.COM- Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menggelar rapat koordinasi pertama terkait kesejahteraan sosial hingga bantuan sosial (bansos). 

Hal ini menjadi pemandangan unik karena Cak Imin yang merupakan Ketua Umum PKB dan Gus Ipul selaku Sekjen PBNU sempat berseteru terkait perebutan PKB hingga pansus haji.

Kini Cak Imin dan Gus Ipul kompak menggelar rapat koordinasi untuk menyiapkan program kerja terdekat, menengah dan panjang.

"Saya hari ini bersama Mensos Pak Saifullah Yusuf, didampingi Pak Wamensos Pak Jabo, dan seluruh eselon I di Kemensos, eselon II, juga Pak Seskemenko PM bersama-sama melakukan rapat koordinasi yang pertama," ujar Cak Imin dalam jumpa pers di Kemenko PM, Jakarta, Kamis (31/10/2024). 

Cak Imin menjelaskan, ada dua produk yang berhasil mereka tuntaskan pada hari ini. Yang pertama, berkaitan dengan bukti bahwa negara hadir untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. 

"Mulai dari perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, tiga tahap itu yang akan kita siapkan lebih detail lagi. Dan tentu saja sekaligus dengan penganggaran untuk kita review. Dan kita pastikan anggaran dengan Menteri Keuangan yang akan datang hasil diskusi saya dengan Menkeu dan tim beberapa hari yang lalu," jelasnya. 

Kemudian, kata Cak Imin, mereka juga berhasil menyusun upaya konkret untuk data tunggal. Cak Imin berharap, orang-orang miskin bisa naik kelas secara perlahan dengan bansos yang diberikan. 

Baca juga: PKB Dinilai Sudah Melenceng, PBNU Bakal Segera Undang Muhaimin Iskandar: Kembali ke Desain Awal

"Data utama yang akan melibatkan stakeholders penting, data tunggal tentang kemiskinan terutama, data tunggal tentang perkembangan dari kualitas hidup masyarakat, sehingga kita berharap dari data itu, yang mendapatkan bantuan sosial lambat laun naik kelas, bukan terus menjadi istilahnya penerima yang paling bawah," kata Cak Imin. 

"Karena itu, akan yang namanya juga pemberdayaan kita dorong semua aspek bansos itu menuju pemberdayaan dan kemandirian. Saya kira itu hasil diskusi ini. Saya persilakan Pak Saifullah Yusuf Mensos untuk tambahkan," imbuhnya. 

Sementara itu, Gus Ipul mengatakan dirinya memohon arahan kepada Cak Imin untuk menyesuaikan program prioritas di tahun 2025. 

Gus Ipul lantas menyinggung Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjadi "anchor" dari Kemensos selama ini. 

"Dan juga bansos, baik bantuan tunai maupun untuk pangan. Selanjutnya kami juga melaporkan dan sekaligus diskusi panjang menyangkut data, yang mana kami ingin Pak Menko nanti bisa menjadi koordinator tercapainya data tunggal kesejahteraan sosial," jelas Gus Ipul. 

"Nah ini sedang didiskusikan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama Pak Menko bisa lapor ke Presiden kemudian nanti ditetapkan data tunggal tersebut sebagai acuan semua kementerian dan lembaga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial," imbuhnya. 

Baca juga: Rekam Jejak Gus Ipul, Sekjen PBNU yang Dilantik Jadi Mensos Gantikan Risma

Sebelumnya, hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sempat memanas.

Hal tersebut terjadi setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji untuk mengusut penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 oleh Kementerian Agama (Kemenag) yang dinilai bermasalah.