Berita Lamongan

DPRD Lamongan Percepat Bahas Program Presiden RI Soal Makan Bergizi Gratis untuk Pelajar

Penulis: Hanif Manshuri
Editor: Sudarma Adi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua DPRD Lamongan, M. Freddy.saat ditemui, Rabu (6/11/2024)

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Hanif Manhsuri

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Program Presiden RI pemberian makan bergizi gratis untuk pelajar mulai dibahas DPRD Lamongan di Gedung DPRD Jalan Basuki Rahmat.

Pembahasan  dalam rapat paripurna tersebut mengarah pada skema penggunaan anggaran APBD 2025.

"Bakal memulai pembahasan melalui forum hearing komisi yang rencananya akan digelar  selama 3 hari, pada Kamis (7/10/2024) hingga Sabtu (9/10/2024) mendatang," Ketua DPRD Lamongan, Muhammad Freddy, Rabu (6/11/2024).

Pembahasan APBD 2025 sampai tahap penyampaian jawaban bupati terkait tanggapan fraksi, sejauh ini masih belum ada pembahasan soal program  makan bergizi gratis.

Baca juga: Akhir Nasib Pelaku Begal Mobil Wanita Surabaya di Lamongan, Diciduk Polisi di Rumahnya

Freddy belum berani memberi keterangan lebih jauh dan mengaku bahwa pihaknya baru akan memulai pembahasnya dalam hearing komisi.

"Terkait dengan ada atau tidak adanya program makan bergizi gratis kita lihat nanti di pembahasan pada tingkat komisi dan badan anggaran," ujarnya.

Setelah dilakukan hearing, masih kata  Freddy,  selanjutnya akan dibahas mendalam dalam rapat banggar (badan anggaran) yang juga digelar 3 hari, yakni Senin (11/10/2024) sampai Rabu (13/10/2024).

Mulai besok Kamis, Jumat, Sabtu ada hearing komisi dari leading sektornya masing-masing dan pekan depan Senin, Selasa, Rabu rencananya masuk pembahasan badan anggaran.

Baca juga: Musim Hujan Tiba, Warga di Lamongan Mulai Berburu Jas Hujan dan Payung di Pasar Tingkat

Freddy menerangkan bahwa hasil dan kepastian program tersebut apakah mendapat dukungan dana APBD Kabupaten Lamongan 2025 atau tidak menunggu hasil rapat banggar.

"Mengingat belum ada intruksi dari pemerintah pusat maupun provinsi," katanya.

Terkair dengan program ini akan melibatkan Komisi D dan akan membahasnya. Namun, sejauh ini intruksi pusat juga belum ada.

Berita Terkini